BANDUNG, (PR, Kamis, 11 Juni 2009)
Tujuh puluh perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia mengundurkan diri untuk tidak lagi menjadi pengawas Ujian Nasional (UN) sekolah menengah atas/madrasah aliah (SMA/MA) tahun depan. Mereka kecewa atas sikap pemerintah yang tidak menindaklanjuti setiap laporan indikasi kecurangan yang telah mereka rangkum.
Koordinator Pengawas UN SMA/MA Jawa Barat (Jabar) Yayat Achdiat menuturkan, hal tersebut mengemuka dalam pertemuan forum rektor yang dilaksanakan akhir Mei 2009. Melalui Universitas Negeri Surabaya yang merupakan Koordinator UN SMA/MA nasional, informasi tersebut disampaikan kepada dirinya.
“Jumlah itu bisa saja bertambah. Karena di Jabar saja, sudah ada tiga universitas yang juga menyatakan mengundurkan diri yaitu universitas di Cianjur, Sukabumi, dan Subang. Yang dari Cianjur sudah menyatakan secara resmi,” katanya di Bandung, Rabu (10/6). Menurut dia, kecenderungan universitas di daerah mengundurkan diri lebih besar. Sebagai pengawas langsung, merekalah yang menyaksikan kejanggalan-kejanggalan pelaksanaan UN.
“Sejauh ini kami sebagai koordinator telah menyampaikan semua temuan dari semua pengawas ke pusat. Tapi ya begitu saja, belum ada tindak lanjut sehingga kami semua kecewa. Akan lebih baik apabila ketika pusat menerima laporan kami, pihak inspektorat turun ke lapangan. Jika laporan kami memang benar dan ada oknum, seharusnya pemerintah memberikan sanksi sesuai dengan kesalahan mereka,” tuturnya.
Selain ketiadaan tindak lanjut dari pemerintah, Yayat menilai keterbatasan dana menjadi alasan lain pengunduran perguruan tinggi. Selama ini tidak hanya Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung yang mengeluhkan keterbatasan dana tersebut. Perguruan tinggi lain di Indonesia pun mempertanyakan hal yang sama.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Jabar Asep Hilman menuturkan, pengunduran diri tersebut bisa jadi karena selalu ada perbedaan pandangan antara kebiasaan komunitas kampus dengan tataran sekolah. “Ada parameter yang tidak bisa dikonversi di perguruan tinggi dalam waktu singkat. Kalau kami, sudah menyadari bahwa itulah potret yang terjadi di lapangan,” ujarnya. (A-167)***
Sumber:
newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=80394
========================
AKHMAD SUDRAJAT 
Mutu pendidikan akan meningkat jika seluruh guru mampu menggunakan tehnologi.
Mksh mas, kami di pelosok pulau Timor pun bisa mengakses hal penting mengenai UN 2012-2013.
tanpa kejujuran paradigma un akan begitu-begitu terus, siswa stres, guru degdegan orang tua gelisah, eh yang enak tu yang lagi nikmatin sedapnya proyek
Ujian Nasional Hanya menevaluasi Kemampuan Akademik itu pun sekedarnya (kualitatif)… sama sekali tak menyentuh esensi. hanya fatamorgana. ada padahal tiada…
biarkan UN tetap berjalan…. itukan proyek… jd dak boleh UN ditiadakan… jgn liat kualitas tp liat proyekny
UN itu (kamuflase, klise, basi-basi dch)-nya smua org sudah tw. Untuk kepentingan yang sama, kenapa tidak diganti saja dengan Uji Petik (UP)? Yang pelaksanaanya dilakukan setelah/sebelum Ujian Sekolah (US) di hanya beberapa sekolah dan tidak mempengaruhi kelulusan. Pakailah kriteria sekolah gunung, sekolah kampung dan sekolah kota. Biarkan otonomi sekolah berjalan dan proses seleksi alam berjalan secara by nature. Apakah melanggar hukum Statistika?Tolong dipikirkan gaan ….., byar guru-guru dan peserta bdidik tdk bnyk yang terserang stroke, dan tidak banyak jadi korban gunjingan, hujatan dan cemoohan. Sumbangin aja biaya UN untuk fakir miskin n yatim fiatu, atau untuk “Perguruan Tinggi”. Malu tuh ama IPM n IPK (kalau tdk salah dari urutan 102 ke 134 negara?) yang terus melorot, padahal nilai UN terus dibuat roket. Udah dulu ah ngomelnya, ntar diterusin klw ada yg balas