Tujuh Puluh PTN-PTS Mundur Tidak Lagi Menjadi Pengawas Ujian Nasional

BANDUNG, (PR, Kamis, 11 Juni 2009)
Tujuh puluh perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia mengundurkan diri untuk tidak lagi menjadi pengawas Ujian Nasional (UN) sekolah menengah atas/madrasah aliah (SMA/MA) tahun depan. Mereka kecewa atas sikap pemerintah yang tidak menindaklanjuti setiap laporan indikasi kecurangan yang telah mereka rangkum.

Koordinator Pengawas UN SMA/MA Jawa Barat (Jabar) Yayat Achdiat menuturkan, hal tersebut mengemuka dalam pertemuan forum rektor yang dilaksanakan akhir Mei 2009. Melalui Universitas Negeri Surabaya yang merupakan Koordinator UN SMA/MA nasional, informasi tersebut disampaikan kepada dirinya.

“Jumlah itu bisa saja bertambah. Karena di Jabar saja, sudah ada tiga universitas yang juga menyatakan mengundurkan diri yaitu universitas di Cianjur, Sukabumi, dan Subang. Yang dari Cianjur sudah menyatakan secara resmi,” katanya di Bandung, Rabu (10/6). Menurut dia, kecenderungan universitas di daerah mengundurkan diri lebih besar. Sebagai pengawas langsung, merekalah yang menyaksikan kejanggalan-kejanggalan pelaksanaan UN.

“Sejauh ini kami sebagai koordinator telah menyampaikan semua temuan dari semua pengawas ke pusat. Tapi ya begitu saja, belum ada tindak lanjut sehingga kami semua kecewa. Akan lebih baik apabila ketika pusat menerima laporan kami, pihak inspektorat turun ke lapangan. Jika laporan kami memang benar dan ada oknum, seharusnya pemerintah memberikan sanksi sesuai dengan kesalahan mereka,” tuturnya.

Selain ketiadaan tindak lanjut dari pemerintah, Yayat menilai keterbatasan dana menjadi alasan lain pengunduran perguruan tinggi. Selama ini tidak hanya Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung yang mengeluhkan keterbatasan dana tersebut. Perguruan tinggi lain di Indonesia pun mempertanyakan hal yang sama.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Jabar Asep Hilman menuturkan, pengunduran diri tersebut bisa jadi karena selalu ada perbedaan pandangan antara kebiasaan komunitas kampus dengan tataran sekolah. “Ada parameter yang tidak bisa dikonversi di perguruan tinggi dalam waktu singkat. Kalau kami, sudah menyadari bahwa itulah potret yang terjadi di lapangan,” ujarnya. (A-167)***

Sumber:

newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=80394

========================

[ AKHMAD SUDRAJAT adalah seorang praktisi pendidikan di Kadugede-Kabupaten Kuningan ]

Tagged with: , ,
Ditulis dalam ARTIKEL
16 comments on “Tujuh Puluh PTN-PTS Mundur Tidak Lagi Menjadi Pengawas Ujian Nasional
  1. pelajar strees berkata:

    pak kalau anda punya tv anda pasti pernah lihat anak2 yng stress krena un,kecuali kalw anda ga mampu ble tv sih wajar anda ga pernah lihat nasib pelaajar dan pengajar

  2. pelajar strees berkata:

    bwat pemerintah coba pikir ulang deh tentang un jngan suka memeksakan diri anda enak tinggal bikan soal tapi lihat tahun kemarin berapa anank yang stres krena tidak lulus un,dan berapa kecurangan yang dilakukan guru untuk melulus kan anak didiknya.anda enak tinggal bikin soal sedangakan kami pelajara sring ketakutan karena stres takut tidak lulus!!!!

  3. software sekolah lengkap berkata:

    info yang menarik…. selama ini saya kira perguruan tinggi gak bisa mundur…trim’s

  4. Guru Kampung berkata:

    Terima kasih Mas/Akang/Abang/Bapak/Oom (maaf tidak tahu umurnya berapa he he maaf) YUDI. Begitulah memang keadaannya. Mereka yang tidak tahu dan tidak pernah mengecap pahitnya mengajar di daerah/kampung dengan enak berkomentar dan menyalahkan. Wah dapat spirit baru nih saya. Suatu ketika dalam sebuah lomba tingkat kabupaten saya bertemu dengan seorang guru dari sekolah negeri yang secara akademik terbaik di kabupaten saya lokasinya berada di ibukota kabupaten. Siswa yang tercatat disana sudah diseleksi secara akademis, istilahnya pintar/motivasi belajar tinggi/orangtua mendukung/dll plus lainnya. Ketika tahu saya dari sekolah kampung nun di ujung pojok kabupaten, guru tersebut berkata mengapa tidak minta pindah saja ke kota? Kok mau ya mengajar di kampung? Saya jawab, wah kalau semua guru berpikiran seperti Ibu maka siapa yang akan mendidik anak di daerah/kampung. Cerminan adalah sangat tidak mudah dan tidak enak berada di kampung dengan segala kekurangan sarana dan prasarana. SEKALI LAGI TERIMA KASIH MAS YUDI.

  5. Guru Kampung berkata:

    Terima kasih Pak atas jawabannya tentang UN, sangat bijak dan he he mewakili perasaan saya dan teman-teman yang berkutat dengan buramnya potret pendidikan kita. Trims, trims and trims. Terus menulis ya Pak biar saya bisa tambah wawasan. Bravo buat Pak Achmad Sudrajat.

  6. Yudi berkata:

    Saya sangat tidak setuju dengan sistem pengawasan UN oleh PTN/PTS, karena :
    1. Jika di PT yang menentukan kelulusan mahasiswa adalah para dosen itu sendiri sedangkan untuk UN di SMA/SLTP pengawasan dan koreksi dilakukan orang lain yang notabene tidak tahu menahu tentang dunia pendidikan di sekolah-sekolah yang diawasi terutama didaerah pedesaan, bagaimana bisa hasil diperoleh tanpa mengetahui proses yang lakukan?
    2. Anggaran yang pakai untuk pelaksanaan Pengawasan UN oleh PTN/PTS yang luar biasa besar alangkah baiknya jika dipakai untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah-sekolah yang saat ini masih benyak yang membutuhkan perhatian dari pemerintah.
    Hidup Guru Kampung…….

  7. Guru Kampung berkata:

    Mana dong balasannya buat komentar saya?

  8. Guru Kampung berkata:

    Dosen enak tidak harus resah, gelisah, degdegan mahasiswanya tidak lulus, wong kelulusan di tangan sendiri. Coba deh turun ke SMP dan SMA sederajat, tidak fair menempatkan siswa dalam kondisi seperti ini. Saya setuju jangan curang UN. Tapi ayo dong benahi dulu pendidikan dari semua aspeknya. Di daerah, seperti yang saya yang harus mengajar 563 siswa (tahun lalu 760 siswa) yang motivasi rendah dan dasar pendidikan di SD yang kurang karena guru yang kurang, kesadaran masyarakatnya akan pendidikan kurang, secara geografis letak rumah mereka ke sekolah sangat jauh 5-20 km dan tidak ada kendaraan, otomatis frekuensi kehadiran siswa rendah, dan setumpuk permasalahan lain. Darimana dulu hayo membenahinya. UN jangan dulu dijadikan sebagai penentu kelulusan, tapi sebagai bahan evaluasi. Ya jangan UN tapi EBTANAS saja dulu.OK. Guru kota, dosen, pejabat coba dulu mengajar 3 tahun di kampung, coba rasakan sendiri masalahnya. Dijamin puyeeeeeeng tujuh keliling.

  9. nafilah alis berkata:

    Kalau sudah demikian realitasnya, harus diluruskan, esensi pendidikan berkualitas itu seperti apa sih ? Tampaknya ada ketimpangan, sisi dimensi insaniyah lebih dominan ketimbang dimensi ilahiyah ? Kalau sudah begitu, quo vadis pendidikan nasional ?

  10. eksekusi kebijakan pddkn tanpa dibarengi perubahan paradigma dan kultur di lapangan akan menimbulkan persoalan persoalan baru yang akan cendrung menisbikan tujuan dari kebijakan itu sendiri

Terima kasih atas kunjungan dan komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.