Peran Pengawas Sekolah Harus Direvitalisasi

Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal meluncurkan secara resmi dimulainya Program Penguatan Kemampuan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah  untuk tahun 2010 dengan menghadirkan sejumlah 600 peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan pengawas sekolah dari berbagai provinsi di Indonesia  serta dihadiri para stakeholder pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Senayan Jakarta, Sabtu (30/1).

Program Penguatan Kemampuan Kepala dan Pengawas Sekolah merupakan salah satu program strategis Kementerian Pendidikan Nasional  untuk percepatan peningkatan mutu pendidikan di tanah air. Hal ini didasari banyaknya hasil kajian baik dari luar maupun dalam negeri yang mendukung  bahwa kualitas sekolah sangat erat kaitannya dengan kualitas kepemimpinan kepala sekolah. Hampir tidak ada sekolah bermutu tanpa  kepala sekolah yang bermutu, dan didukung  oleh pengawas yang bermutu. Dengan demikian, apabila ingin meningkatkan mutu sekolah, dimulai dengan pembenahan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilanjutkan pembenahan guru.

Dalam sambutannya, Wamendiknas mengatakan,”Peran pengawas sekolah harus direvitalisasi. Hal ini dilakukan karena pengawas sekolah adalah orang pertama yang mengawasi kinerja kepala sekolah. Hubungan antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah dan guru belum sekohesif yang diharapkan,” katanya.

Fasli menyebutkan ada tiga macam pengawas, yakni pengawas guru kelas di sekolah dasar, pengawas bidang studi di sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK), serta pengawas sekolah manajemen sekolah. “Idealnya pengawas itu kalau pengawas bidang studi diambil dari guru-guru yang jago-jago. Kemudian dilihat, dipilih, dan dinilai cukup matang lalu dibuatkan SK pengawas guru bidang studi,” katanya.

Lanjutnya, pengawaslah yang secara fungsional lebih berperan dibandingkan pegawai-pegawai di dinas-dinas, kasi, dan kasubdin. Pengawas, kata dia, harus mampu memahami apa yang diperlukan di dalam menilai kinerja secara akademik, manajerial, dan enterpreneurial dari seorang kepala sekolah.

Sementara, kata Fasli, seorang kepala sekolah harus diberikan kebebasan sebagai manajer pendidikan. Mereka tidak boleh dikooptasi oleh birokrasi. “Kita harus berani memisahkan mana yang nanti bisa masuk birokrasi dan mana yang itu otonomi di tingkat sekolah. Cukup diawasi oleh komite sekolah dan profesinya. Ada profesi kepala sekolah dan profesi pengawas,” ujarnya.

Sumber: Depdiknas

===========

Refleksi:

Semoga kegiatan ini menjadi momentum dan sejarah baru bagi perjalanan dunia kepengawasan sekolah dan profesi pengawas sekolah di Indonesia yang setelah sekian lama tercabik-cabik karena kasalahkaprahan  penerapan otonomi daerah.