[UU No. 23/2014] Pembagian Urusan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah

[UU No. 23/2014] Pembagian Urusan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah

Pada Tanggal 30 September 2014, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam Bab IV Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa: “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”. Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/ kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Khusus berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan. Dalam Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan salahsatu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan Pelayanan Dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Untuk lebih jelasnya tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan antara pemerintahan pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota dapat dilihat dalam matriks di bawah ini:

No
Sub Urusan
Pemerintahan Pusat
Daerah Provinsi
Daerah Kabupaten/Kota
1.
Manajemen Pendidikan
Penetapan standar nasional pendidikan. Pengelolaan Pendidikan Tinggi Pengelolaan pendidikan menengah. Pengelolaan pendidikan khusus Pengelolaan pendidikan dasar. Pengelolaan pendidikan usia dini dan pendidikan non formal
2. Kurikulum
Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.
Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3. Akreditasi
Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
4 Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik.

Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi.

Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/ kota.
5 Perizinan Pendidikan

Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.

Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

6 Bahasa dan Sastra
Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.
Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota

======

Info selengkapnya tentang : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat diunduh melalui tautan di bawah ini: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

[ AKHMAD SUDRAJAT adalah seorang praktisi pendidikan di Kadugede-Kabupaten Kuningan ]

Tagged with:
Ditulis dalam ARTIKEL, MANAJEMEN PENDIDIKAN
8 comments on “[UU No. 23/2014] Pembagian Urusan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah
  1. Asli Kaloko mengatakan:

    PPK-BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa yang ada di Kota Banda Aceh dalam pengelolaan keuangan sangat bagus karna menerapkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 61 tahun 2007. Kalau nanti SMA/SMK di ambil alih oleh Provinsi agar tetap dilanjutkan karena menerapkan PPK-BLUD memenuhi persyaratan substanttif, teknis dan administratif. Pola Tata Kelola PPK-BLUD Unit Produksi dan Jasa menganut prinsip-perinsip transparan, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi. Jadi pengelolaan keuangan di SMK sangat cocok untuk mendukung kemajuan penddikan di Indonesia untuk mandiri. Terimakash dari Pegawai BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa Disdikpora Kota Banda Aceh.

  2. Subari Taufik mengatakan:

    DI DALAM UU NO 23 TIDAK MENYEBUTKAN SECARA TEGAS TENTANG URAIAN DIATAS , APAKAH PENAFSIRAN DIATS BISA DIPERTANGGUNG JAWABKAN , MHN INFONYA TRIM

  3. Mr. Darwoto mengatakan:

    Reblogged this on Darwoto's Webblog and commented:
    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini WAJIB diketahui teman-teman yang aktif di bidang pendidikan, seperti: PAUD, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, dan Pendidikan Non Formal.

  4. Supardin Syamsuddin mengatakan:

    semoga dengan Undang Undang ini sistem tidak lagi menyeret guru dan pns ke dalam politik praktis dan penentuan pejabat dilingkungan sekolah tidak lagi berdasarkan kedekatan tetapi betul-betul atas pangkat dan prestasi. sehingga dengan hal ini mengurangi korupsi kepala sekolah.

  5. Riswani Riswani mengatakan:

    ass,pak, saya ingin menulis bimbingan konseling dalam perspektif manajemen sekolah.Agar pembahasannya tidak mengarah pada manajemen kelas, menurut bapak aspek apa yang bagus saya bahas, tq

    Mungkin bisa Anda pelajari tentang Dukungan Sistem dalam konteks BK Komprehensif

  6. Alman Rahman mengatakan:

    pengawas sekolah pendidikan menengah berada di disdik kab/kota atau disdik prov pak?

  7. Eko Susanto mengatakan:

    Sukses Buat kita semua

  8. sri wahyuni mengatakan:

    Semoga semakin tertata pengelolaan pendidikan antara pusat, propinsi dan kabupaten dan lebih meningkatkan mutu pelayan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

    Benar Bu… Semoga pengelolaan pendidikan bisa berjalan lebih efektif dan efisien

Terima kasih atas kunjungan dan komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s