Ketika UN Masih menjadi Penentu Kelulusan

Ketika UN Masih menjadi Penentu Kelulusan

Jika ada pertanyaan kebijakan pendidikan apa yang paling kontroversial di Indonesia saat ini? Tampaknya  sebagian besar orang akan menunjuk pada dua kata yaitu Ujian Nasional.  Memang, sejak kelahiranya tahun 2005, di masyarakat (umum, praktisi maupun teoritisi pendidikan), kebijakan Ujian Nasional senantiasa menjadi bahan perdebatan yang tajam. Di satu sisi, ada sebagian pihak yang mendukung dan sebagian lagi ada yang jelas-jelas menentang kehadiran,  tentu dengan argumentasinya masing-masing.

Kelompok pendukung ujian nasional pada umumnya menganggap bahwa ujian nasional masih diperlukan, terutama untuk kepentingan pengendalian mutu pendidikan secara nasional dan penegakan akuntabilitas pengelola dan penyelenggara pendidikan. Sementara, dari pihak yang menolak kehadiran Ujian Nasional menganggap bahwa kehadiran Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan telah banyak madlaratnya dari pada manfaatnya, baik dilihat dari sisi psikologis, ekonomis, yuridis dan terutama pedagogis. [lihat tulisan ini: Kemdikbud, lakukan reposisi terhadap Ujian Nasional!]

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan PGRI pada tahun 2012 menunjukkan bahwa sebagian besar guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah menganggap kebijakan ujian nasional (UN) tidak tepat.  Sebanyak 28,57 persen, guru menganggap UN sebagai kebijakan yang tidak tepat, dan 42,86 persen sangat tidak tepat.  Kepala sekolah menganggap kebijakan UN tidak tepat 26,15 persen, dan 49.23 persen menganggap kebijakan UN sangat tidak tepat. Adapun pengawas sekolah sebanyak 27 persen menganggap kebijakan UN tidak tepat dan sangat tidak tepat 41,77 persen. Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Sulistiyo, bahwa munculnya pesepsi dari ketiga unsur praktisi pendidikan tersebut disebabkan karena Ujian Nasional tidak berhasil meningkatkan semangat belajar, menimbulkan kecurangan, menimbulkan ketegangan murid, dan menanamkan mental koruptif pada anak. (Kompas.com, 16-04-2013).

Untuk meredusir polemik dan masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional ini,  sejak tahun 2011 pemerintah telah berkompromi dengan menetapkan “sharing”  kontribusi penentuan kelulusan siswa menggunakan formulasi : 40% nilai sekolah dan 60% nilai ujian nasional. Tetapi ketentuan ini tampaknya belum menjadi obat mujarab, malah beresiko memunculkan masalah baru dalam bentuk praktik penggelembungan (bubble) nilai siswa, yang tidak menggambarkan kemampuan sebenarnya.

Dalam pandangan saya, ketika sekolah memaksakan dan dipaksakan (oleh  para pemaksa) untuk fokus pada ujian nasional dan menjadikan ujian nasional sebagai tujuan, maka secara langsung atau tidak langsung di sana akan terjadi pengikisan keutuhan makna pendidikan. Proses pendidikan tidak lagi dipandang sebagai proses pemanusiaan manusia, tetapi sudah tergelincir dan terjebak pada proses dehumanisasi dan domistikasi guna mencapai target keberhasilan kognitif semata atau mungkin target di luar kepentingan pendidikan itu sendiri. Lebih parah lagi, ketika ujian nasional masih selalu diwarnai dengan berbagai kecurangan yang sistemik dan disengaja [lihat tulisan ini, Oh, UN itu Begini?], maka anak-anak kita sesungguhnya telah kehilangan dua hal penting dalam hidupnya, yaitu intelektual sekaligus moralnya.

Tahun 2013 ini puteri bungsu saya tercatat sebagai peserta Ujian Nasional SMA. Saya berusaha meyakinkan anak saya untuk tidak tergoda menyontek. Saya katakan kepada dia, bahwa saya adalah orang yang lebih percaya pada proses ketimbang hasil. Kewajiban dia adalah berusaha belajar dengan sebaik mungkin dan mengisi soal-soal ujian nasional sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Persoalan hasil (lulus atau tidak lulus), itu adalah urusan Tuhan, bukan menjadi kewajiban dia. Saya tegaskan pula, sebagai orang tua, saya tetap bangga, kalau nanti hasil ujiannya tidak sesuai dengan harapan, yang penting sudah berusaha sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya.

Begitulah refleksi saya terkait dengan hiruk pikuknya pelaksanaan Ujian Nasional 2013. Bagaimana menurut Anda?

Meski kita belum mampu menyediakan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita tetapi paling tidak berikanlah mereka pendidikan yang tepat dan benar.

[ AKHMAD SUDRAJAT adalah seorang praktisi pendidikan di Kadugede-Kabupaten Kuningan ]

Tagged with: ,
Ditulis dalam ARTIKEL
31 comments on “Ketika UN Masih menjadi Penentu Kelulusan
  1. zp84max mengatakan:

    Reblogged this on gizimax.

Terima kasih atas kunjungan dan komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s