Korupsi di Dunia Pendidikan Kita

Analisis 5 Tahun Pemberantasan Korupsi Pendidikan (2004-2009) [Press Release ICW]

Korupsi telah menggerogoti pendidikan. Kenaikan anggaran menjadi tidak bermakna. Indikator pendidikan masih tetap belum memuaskan. Angka putus sekolah (SD dan SMP) masih tetap tinggi yakni sebesar 4,313,001 murid (2004-2008). Hal ini berarti turun 5,1 persen dibandingkan periode sebelumnya sebesar 4,545,921 murid (2000-2004). Meskipun angka putus sekolah turun, hal ini tetap belum sebanding dengan kenaikan anggaran Depdiknas yang mencapai 1,5 kali lipat dibandingkan dengan Depdiknas periode sebelumnya.

Selain itu, jumlah ruang kelas (SD dan SMP) rusak berat juga meningkat, dari 640,660 ruang kelas (2000-2004 meningkat 15,5 persen menjadi 739,741 (2004-2008). Selain itu, persentase guru (SD,SMP dan SM) yang tidak layak mengajar hanya turun sebesar 10 persen. Sekali lagi, performas tiga indikator pendidikan ini tidak sebanding dengan anggaran yang telah dikeluarkan untuk Depdiknas.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah maraknya korupsi pendidikan di seluruh tingkatan birokrasi pendidikan mulai dari Depdiknas sampai tingkatan sekolah.

Penindakan Korupsi Pendidikan

Berdasarkan pemantauan ICW diperoleh bahwa penegak telah mengusut 142 kasus korupsi pendidikan dengan total kerugian negara kurang lebih Rp 243,3 miliar. Dari kasus korupsi tersebut, 287 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka yang sebagian besar berasal dari dinas pendidikan daerah seperti kepala dinas pendidikan (42 orang) dan jajarannya (67 orang).

Dari kasus ini terlihat bahwa, dinas pendidikan telah menjadi institusi paling korup dan menjadi isntitusi penyumbang koruptor pendidikan terbesar dibanding dengan institusi lainnya. Hal ini dapat dipahami mengingat adanya desentralisasi pendidikan yang disertai rendahnya kontrol atas dinas pendidikan dan jajarannya.

Selain itu, sebagian besar korupsi pendidikan berkaitan dengan pengelolaan dana DAK Pendidikan seperti dana untuk rehabilitasi dan pengadaan sarpras sekolah (meubeulair, buku, alat peraga dan lain sebagainya) yakni sebanyak 47 kasus. Total kerugian negara akibat korupsi dana DAK mencapai Rp 115,9 miliar. Selain itu dana operasional sekolah (BOS) juga telah menjadi obyek korupsi yani sebesar 33 kasus dengan total kerugian negara sebesar Rp 12,8 miliar.

Gap Besar Antara Penindakan dan Potensi Korupsi Pendidikan

Namun demikian, korupsi pendidikan yang telah ditindak masih jauh lebih kecil dari penyelewengan dana pendidikan yang ada. Sebagai contoh, berdasarkan audit BPK diketahui bahwa terdapat “6 dari sepuluh sekolah menyimpangkan dana BOS dengan rata-rata penyimpangan Rp 13,7 juta persekolah”. Selain itu, berdasarkan audit BPK juga diketahui “3 dari dinas kabupaten/kota mengarahkan pengelolaan dana DAK pada pihak ketiga”. Terakhir, berdasarkan perhitungan ICW terhadap audit BPK terhadap anggaran Depdiknas sampai semester I tahun 2007, diketahui terdapat dana sekitar Rp 852,7 miliar yang berpotensi diselewengkan.

Berdasarkan hasil ini maka dapatlah disimpulkan bahwa pendidikan merupakan sektor yang sangat rawan korupsi. Hal ini disebabkan empat faktor pertama merupakan sektor yang mendapatkan anggaran paling yang besar dari negara. Kedua banyak aktor terlibat dalam sektor pendidikan baik dari birokrasi pendidikan mulai dari Depdiknas, Dinas Pendidikan, sekolah serta juga berasal dari politisi, kontraktor/pemborong dan supplier sarpras (Sarana prasarana) pendidikan. Keempat, tata kelola (governance) disektor pendidikan masih buruk. Hal ini terlihat dari pengelolaan anggaran pendidikan yang belum transparan, akuntabel dan partisipatif. Institusi pendidikan terutama Depdiknas masih bermasalah ketika diaudit oleh BPK atau BPKP. Paling tidak, status disclaimer (tidak memberikan opini) yang disandang Depdiknas sampai tahun 2007 adalah bukti betapa buruknya pengelolaan anggaran pendidikan di Depdiknas. Begitu juga dengan pengelolaan anggaran pendidikan ditingkat daerah dan sekolah juga masih bersifat tertutup. Keempat, besarnya anggaran pendidikan telah menjadi sumberdana penggalangan kampanye bagi politisi dalam pemilu atau pilkada.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis terhadap 5 tahun pemberantasan korupsi pendidikan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

  1. Korupsi menyebabkan tujuan pendidikan tidak tercapai. Kenaikan anggaran pendidikan tidak berdampak signifikan terhadap indikator pendidikan karena banyaknya penyimpangan dan kebocoran anggaran. Kenaikan anggaran pendidikan justru meningkatkan potensi korupsi disektor pendidikan. Hal ini terjadi karena buruknya tata kelola (governance) disektor pendidikan.
  2. Desentralisasi pendidikan telah memunculkan aktor-aktor korupsi pendidikan baru, yakni kepala dinas pendidikan beserta jajarannya. Hal ini terjadi karena rendahnya partisipasi publik dalam kontrol kewenangan dinas pendidikan daerah dalam penetapan kebijakan dan anggaran pendidikan daerah. Kebijakan dan pengelolaan anggaran pendidikan daerah hanya dikuasai oleh pejabat birokrasi pendidikan daerah.
  3. Depdiknas gagal mengelola anggaran pendidikan yang besar. Hal ini dibuktikan dengan opini disclaimer oleh BPK atas laporan keuangan Depdiknas. Depdiknas hanya berhasil meningkatkan status opini Wajar Dengan Pengecualian pada tahun 2008. Capaian ini juga tidak sesuai yang ditetapkan dalam Renstra Depdiknas 2004 – 2009.
  4. Penindakan kasus korupsi pendidikan masih sangat rendah dibandingkan dengan besaran alokasi pendidikan dan potensi korupsi pendidikan berdasarkan audit BPK. Penindakan kasus korupsi pendidikan hanya mampu menjerat aktor ditingkat dinas pendidikan dan sekolah (middle lower). Sedangkan aktor ditingkat Depdiknas dan DPR masih sangat sedikit. Padahal dua lembaga tersebut memiliki kewenangan paling tinggi atas kebijakan pendidikan di Indonesia.

Rekomendasi:

  1. Presiden SBY mengevaluasi kinerja pemberantasan korupsi sektor pendidikan sebagai perwujudan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Evaluasi terutama ditujukan pada kinerja pengelolaan anggaran pendidikan dan penindakan dugaan korupsi disektor pendidikan.
  2. KPK memprioritaskan penindakan kasus korupsi pendidikan terutama di Depdiknas. Depdiknas merupakan instusi pengelola anggaran pendidikan terbesar dan juga memiliki kewenangan tertinggi dalam kebijakan pendidikan.
  3. Memperbaiki tata kelola di sektor pendidikan dengan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya guna mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan perumusan kebijakan pendidikan sehingga bisa menghindari penyimpangan dan penyelewengan.
  4. Penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian dan KPK) mengusut tuntas semua kasus korupsi pendidikan diseluruh Indonesia

========================

SUMBER: Indonesia Corruption Watch (ICW) ===========

[ AKHMAD SUDRAJAT adalah seorang praktisi pendidikan di Kadugede-Kabupaten Kuningan ]

Tagged with: , ,
Ditulis dalam ARTIKEL, SOSIOLOGI PENDIDIKAN
33 comments on “Korupsi di Dunia Pendidikan Kita
  1. Berantas Korupsi berkata:

    Kok suka ya makan uang haram, katanya sudah banyak yang naik haji…
    1. Dana Tunjangan Fungsional Guru cair 1 tahun, cair 300rb per bulan, total yang diterima 3,6jt. Potongan 150rb per nama yang mendapat TFG untuk oknum pengurus organisasi. Dananya mau dipake apa pak dhe bu dhe?
    2. Dana Operasional Pendidikan cair 1jt. Potongan wajib dari kabupaten 250rb, ada hadiah menarik dari cv rekanan pemkab. Tinggal 750rb. Potongan lagi 75 rb, tinggal 675rb. buat saldo tabungan wajib 100rb,msh terima 575. Lumayan masih bisa dipake beli keperluan anak-anak di sekolah. Itu dana kan hak siswa kok ya tega makan uang hak anak-anak sekolah…

  2. STOP KORUPSI dan SUAP di Indonesia berkata:

    artikel yang menarik pak,bermanfaat untuk saya yg kebetulan sedang mencari artikel dengan tema korupsi

  3. aspirasisuarahati berkata:

    Korupsi dalam dunia pendidikan memang nyata.. mulai dari korupsi jam mengajar (datang kedalam kelas hanya untuk perkenalan atau pembagian kelompok tapi menulis full masuk 4 jam), mark up budget sarana dan prasarana, menggunakan cara-cara tidak jujur dan mementingkan diri sendiri.. belum lagi sifat rakus dari oknum tertentu, yang hanya mementingkan bagaimana mempertebal isi kantong tapi tidak memperdulikan tanggung jawaba moral dan mutu pengajaran yang diberikan. Sungguh memprihatinkan.. tapi jangan menyerah dengan keadaan.. masih ada tempat untuk orang-orang jujur dan penuh semangat…

  4. mustopa berkata:

    korupsi pendidikan sulit diberantas,karena bersifat sistematik dan sistemik, korupsi sudah membudaya, di lembaga pengawasan korupsi terdapat korupsi, maka semua lembaga memrlukan orang orang yang tidak doyan korupsi, di Bawasda, BPK, KPK, Depkeu , dan yang lainnya harus diisi oleh orang yang jujur, pinter, bener, Cuma nyari orang seperti itu susah ada di mana , di Indonesia gak ada kaleee…

  5. Pak Pengawas berkata:

    Wah jadi ngeri dech Nyong…, masa sih KS korupsi….,salah ketik kali yaa… he he.
    Nyong pernah jd KSD dgn murid 108 bikin sekolah jd bagus… eee tiba2 dimutasi,mlh ketinggalan gaji Nyong. Jd KSD dgn murid 500, kurencanakan managemen keuangan terbuka, digunakan apapun ditulis dan ditempel diruang terbuka, biar semua orang tahu,ee….. mlh dianggap KS GILA… mutasi dech Nyong jd. Pengawas. padahal jd KS baru 26 bulan.
    Rupanya yg ditakuti org di era otoda skrng ni 1. orang berkuasa 2. orang kaya 3. orang gila
    Siapa mau nyusul….,no 3 jadilah…..

  6. triyonodafa berkata:

    mengapa harus korupsi???????????????????????????????????????????????????????????????? yang penting kita bekerja yang jujur insyaallah rezeki kita dapat. tak perlu korupsi lagi. bagaimana kalau uang kita yang dikorupsi orang lain??????????????????????????????????

  7. adilla berkata:

    thankz bwt contoh2 artikel ny sangat membantu

  8. seplida rosna berkata:

    bener itu ……………sepertinya korupsi dinegara kia sudah mendarah daging, seperti gak tau kita kan pergi meninggalkan dunia ini tanpa harta aja, ni saran ni buat yang muda-muda yang bakaln jadi penggantipemimpin dan guru yang tua tanamkan dalam dirinya sikap dan sifat takut kepada yang selalu mengawasi kita……….ok

  9. asih berkata:

    semoga korupsi di Indonesia berkurang walaupun perlu proses yang rumit dan sulit….
    karena sudah seperti benang kusut yang tidak mudah untuk di urut dan diusut.

  10. Fia Aryzona Y berkata:

    korupsi,,,adalah alat untuk menguasi dunia.
    tanpa korupsi kini orang tidak ada harga. saya sangat menyesali hal ini, kok bisa ya negara yang katanya kaya adalah negara yang terkorup 10 besar dunia,, bahkan berimbas pada dunia pendidikan. sungguh terlalu…
    solusinya adalah membudayakan anti korupsi pada diri sendiri…

Terima kasih atas kunjungan dan komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.