RUU Pornografi dan Pornoaksi

oleh: Akhmad Sudrajat

Meski mungkin saat ini tidak populer lagi, dalam pepatah klasik khususnya di masyarakat Jawa dan Sunda, ada ungkapan yang mengatakan guru, ratu dan kedua orang tua adalah sosok yang patut dihormati. Penghormatan yang diberikan kepada mereka tentu atas jasa-jasanya. Guru dihormati karena jasanya yang telah mendidik murid-muridnya. Yang dimaksud guru bukan sekedar orang yang diberi SK mengajar atau sertifikat mengajar, tetapi pengertian guru di sini dapat dimaknai lebih luas yaitu setiap orang yang secara nyata berjasa memberikan pencerahan dan mengantarkan proses pendewasaan seseorang atau sejumlah orang, sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi seseorang yang berpengetahuan, berakhlak mulia, dan memiliki berbagai keterampilan dalam hidup.

Sedangkan, ratu patut untuk dihormati karena kebijakan-kebijakannya. Yang dimaksud ratu di sini bukan hanya seorang presiden yang diberi kekuasaan untuk mengelola pemerintahan atau seorang raja yang memegang kekuasaan atas sebuah kerajaan, tetapi juga dapat diartikan sebagai seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi sekelompok orang, baik dalam lingkungan pemerintahan maupun organisasi tertentu, sehingga dapat mengantarkan rakyat atau anggotanya untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera, adil, aman, dan sentosa. Sementara kedua orang tua patut dihormati karena jasa-jasanya yang telah melahirkan dan membesarkan putera-puterinya. Yang dimaksud dengan kedua orang di sini adalah ayah dan ibu atau orang yang menggantikannya. Secara tradisional, ayah adalah sosok yang senatiasa melindungi dan menafkahi anaknya dan ibu sebagai sosok yang mengandung dan merawat putera-puterinya dengan penuh kasih sayang, hingga kelak dapat menjadi anak yang berguna bagi dirinya maupun lingkungannya.

Lantas, apa hubungannya antara ketiga sosok yang perlu dihormati tersebut dengan RUU Pornografi dan Pornoaksi yang sekarang sedang diperdebatkan di DPR? Sejujurnya, memang saya belum membaca draft RUU yang dianggap kontroversi ini, tetapi jika mendengar istilah porno, saya yakin hampir setiap orang (termasuk saya) akan tertuju pada hal – hal yang terkait dengan urusan “perabot rumah tangga”, yang dapat mengundang syahwat. Jika memang benar RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi dirancang untuk memberantas atau paling tidak untuk membatasi ruang gerak pornografi dan pornoaksi di negeri ini maka hal ini akan memiliki relevansi dan kepentingan dengan ketiga tokoh yang disebut-sebut patut dihormati tersebut di atas.

Mari kita mulai dengan kepentingan dan relevansi antara guru dengan RUU pornografi dan pornoaksi !

Seorang guru memiliki tanggung jawab besar untuk melaksanakan pendidikan agar para muridnya memiliki kecerdasan, yang tidak hanya sebatas cerdas secara intelektual tetapi juga cerdas secara moral. Melalui berbagai upaya, seorang guru harus dapat mengantarkan para muridnya memiliki nilai-nilai luhur, termasuk nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan seksualnya yang sehat dan normatif. Guru yang sejatinya, dia tidak akan pernah mengajarkan muridnya untuk membenarkan dan menyetujui berbagai tindakan yang berbau porno. Jika terjadi seorang guru mengajarkan atau bahkan melakukan sendiri tindakan pornografi atau pornoaksi, maka jelas ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap hakikat dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pendidikan itu sendiri.

Saya yakin, nurani dan harga diri seorang guru akan terluka jika menyaksikan salah seorang muridnya atau mantan muridnya yang terjebak dalam berbagai kegiatan pornografi atau pornoaksi. Kehadiran undang-undang yang akan membatasi ruang gerak pornografi dan pornoaksi merupakan harapan baru bagi para guru untuk menunjang proses pendidikan para muridnya.

Selanjutnya, mari kita bicarakan kepentingan dan relevansi antara ratu (baca: pemimpin) dengan RUU Pornografi dan Pornoaksi.

Saya merasa yakin, ketika para pendiri negeri ini memproklamirkan berdirinya sebuah organisasi negara yang diberi nama Indonesia, tak satu pun dalam benak mereka tersirat pemikiran maupun kehendak adanya sebuah kehidupan di negeri ini yang demikian bebasnya dengan yang namanya pornografi dan pornoaksi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa tidak mengakui adanya pornoaksi dan pornografi sebagai pilihan hidup bangsa ini.

Sungguh sangat terasa janggal jika saat ini ada sebagian ratu (baca: pemimpin, tetapi memang ada juga yang menyandang predikat ratu) dari suatu organisasi, baik organisasi pemerintahan, organisasi politik atau organisasi apa pun, yang berusaha menghambat atau menentang lahirnya UU yang akan memberantas atau paling tidak membatasi kegiatan pornografi atau pornoaksi, –dengan dalih demokrasi, hak asasi, kreativitas, berkesenian dan sejenisnya-, maka dalam hal ini sudah selayaknya kita mempertanyakan kepemimpinan dan jati diri ke-Indonesia-an mereka.

Ratu atau pemimpin pada dasarnya merupakan simbol dan representasi dari nilai-nilai yang dianut suatu organisasi (organisasi pemerintahan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya). Suatu organisasi yang dipimpin oleh seseorang yang meyakini tentang suatu nilai tertentu biasanya menggambarkan pula nilai-nilai kolektif yang dianut oleh rakyat atau anggota organisasinya. Benarkah kita membutuhkan pemimpin yang merepresentasikan pornografi dan pornoaksi? Mudah-mudahan saja kita semua bisa bersepakat untuk mengatakan “tidak”. Ratu atau pemimpin yang dibutuhkan saat ini adalah para ratu (pemimpin) yang dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengantarkan rakyat atau anggotanya untuk memperoleh kehidupan yang beradab dan bermoral tinggi, sehingga tidak ada lagi warga negara yang merasa bangga mempublikasikan dan mempertontonkan “perabot rumah tangganya” dihadapan orang banyak. Seorang ratu (pemimpin) yang bijak seharusnya akan merasa malu dan kecewa jika melihat anggotanya terlibat pornografi atau pornoaksi.

Terakhir, mari kita ulas tentang kepentingan dan relevansi orang tua dengan RUU Pornografi dan Pornoaksi !

Pada saat anak masih dalam kandungan, kedua orang tuanya akan selalu berharap dan mendo’akan berbagai kebaikan dan keselamatan untuk anak yang dikandungnya. Salah satu do’a yang dipanjatkan adalah berharap kelak anak dapat menjadi seorang yang saleh. Sebagai orang tua yang normal, saya yakin dalam benak dan hati sanubari mereka tidak sedikitpun terbersit harapan bahwa kelak anaknya bisa mempertontonkan perabot rumah tangganya alias melakukan tindakan pornografi atau pornoaksi. Setelah lahir, lantas sang anak pun diberi nama yang didalamnya terkandung do’a kebaikan. Mungkin hanya orang tua yang aneh, jika menamai anaknya dengan nama “porno”, “bugil”, “telanjang” atau nama-nama lain yang sejenisnya.

Agar anaknya menjadi baik, orang tua pun memberikan bekal pendidikan, baik di rumah mau pun melalui sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Salah satu pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak adalah berusaha agar anak mereka bisa terjaga moralnya, yang didalamnya jangan sampai mereka melakukan tindakan pornografi atau pornoaksi. Ketika sang anak memasuki masa remaja, kegelisahan dan kekhawatiran orang tua pun akan muncul tatkala melihat lingkungan di sekitar anak ternyata sangat marak dengan aneka kegiatan pornografi dan pornoaksi. Tentunya akan menjadi sangat menyakitkan hati orang tua, jika mereka melihat sendiri sebuah tayangan atau gambar porno yang justru pelakunya adalah anaknya sendiri ! Mungkin dalam hatinya akan bergumam bahwa dia telah gagal menjadi orang tua.

Inilah salah satu alasan mengapa para orang tua membutuhkan undang-undang yang yang secara tegas dapat membatasi kegiatan pornografi dan pornoaksi di negeri ini, sehingga anak-anak mereka bisa terlindungi dan tidak menjadi korban dari lingkungan yang tidak sehat bagi perkembangan putera-puterinya.

Sejalan dengan pepatah klasik di atas, untuk bisa tetap menjaga kehormatan dirinya, maka para guru, pemimpin dan orang tua sudah selayaknya memberikan dukungan penuh untuk segera lahir Undang-Undang tentang Pornografi dan Pornoaksi yang dapat membebaskan atau membatasi berbagai bentuk pornografi dan pornoaksi.

Mereka yang menentang dan ingin membiarkan terus tumbuh kehidupan pornografi dan pornoaksi di negeri ini pastinya mereka bukanlah seorang berjiwa dan berhati nurani guru, pemimpin atau orang tua! Ketika saya mendiskusikan tulisan ini dengan anak saya yang cikal, dengan segala kepolosannya dia sempat berkomentar, “orang-orang seperti itu sebaiknya jangan tinggal di Indonesia”.

Ah, namanya juga anak, komentarnya bisa kemana saja, tapi mungkin ada benarnya juga.

[ AKHMAD SUDRAJAT adalah seorang praktisi pendidikan di Kadugede-Kabupaten Kuningan ]

Tagged with: , ,
Ditulis dalam ARTIKEL, SOSIOLOGI PENDIDIKAN
2 comments on “RUU Pornografi dan Pornoaksi
  1. Pekanbaru! Riau mengatakan:

    salam kenal, saya calon guru.. RUU pirnografi harus ditegakkan!

  2. Hendrawan mengatakan:

    Alhamdulillah, saya menemukan satu orang lagi pemikir yang pro penegakan RUU pornografi.. sangat berisi mas tulisannya. saya copy ya, mau dibaca di rumah…

Terima kasih atas kunjungan dan komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s