Regulasi Pendidikan

Regulasi Pendidikan
Silahkan klik tautan di bawah ini, sesuai pilihan Anda!

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Nomor. 74 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2009 tentang Dosen

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor.19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah N0.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 2008 tentangPerubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2009 tentangPerubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2009

PP Nomor. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2012

Lampiran Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012

Lampiran Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012

Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

KETENAGAAN

Permendiknas RI Nomor. 12 th 2007

Permendiknas RI Nomor. 12 th 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah

Permendiknas RI Nomor 13 th 2007

Permendiknas RI Nomor 13 th 2007 tentang Standar Kepala Sekolah

Permendiknas RI Nomor 26 Tahun 2008

Permendiknas RI Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah

Permendiknas RI Nomor 27 Tahun 2008

Permendiknas RI Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Konselor

Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2008

Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/ Madrasah

Permendiknas RI Nomor 25 Tahun 2008

Permendiknas RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah

SERTIFIKASI GURU DAN DOSEN

Permendiknas RI Nomor 11 Tahun 2008

Permendiknas RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan

Permendiknas RI Nomor 17 Tahun 2008

Permendiknas RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen

Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2008

Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen Tahun 2008

Permendiknas RI Nomor 63 Tahun 2009

Permendiknas RI Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

AKREDITASI SEKOLAH

Permendiknas RI No. 29 Tahun 2005

Permendiknas No. 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah-Madrasah

Permendiknas No. 11 Tahun 2009

Permendiknas No 11 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SD-MI.

Permendiknas No.12 Tahun 2009

Permendiknas No.12 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMP-MTs

Permendiknas RI No. 52 Tahun 2008

Permendiknas No. 52 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMA-MA

8 STANDAR PENDIDIKAN DI SEKOLAH

Permendiknas RI Nomor. 22 Tahun 2006

Permendiknas RI Nomor. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi

Permendiknas RI No. 23 Tahun 2006

Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007

Permendiknas RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Permendiknas No 19 Tahun 2007

Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan

Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007

Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian

Permendiknas RI Nomor 24 Tahuan 2007

Permendiknas Nomor 24 Tahuan 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah

Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007

Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses

Permendiknas RI No. 40 Tahun 2008

Lampiran Permendiknas RI No. 40 Tahun 2008

Permendiknas RI No. 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasana SMK/MAK

Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009

Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan

LAIN-LAIN

Permendiknas No. 3 tahun 2009

Permendiknas No. 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009.

Permendiknas RI Nomor 63 Tahun 2009

Permendiknas RI Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya.

Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No. 21 tahun 2010

Permen dan Reformasi Birokrasi No. 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

Permendiknas No. 19 tahun 2010

Permendiknas No. 19 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SMP.

Permendiknas No 17 Tahun 2010

Permendiknas No 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi

Permendiknas No 20 Tahun 2010

Permendiknas No 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan

©akhmadsudrajat-2007
Silahkan klik tautan di bawah ini, sesuai pilihan
Tagged with:
66 comments on “Regulasi Pendidikan
  1. mas yusro mengatakan:

    Mantap infonya (khususnya produk hukum yang selalu terkini), terima kasih Kang Ajat.
    Mohon izin untuk menyalin dan menyebarkannya.
    Terima Kasih

  2. H. Silah Tjahjadi mengatakan:

    Assalamualaikum, Wr, Wb,………
    Pak, Ahmad Sudradjat, saya adalah seorang praktisi di perhotelan terutama di kapal pesiar, ingin mengucapkan terimakasih yang yak terhingga dengan berbaginya keterangan mengenai ilmu ilmu pendidikan.
    Sekarang saya ikut bergabung didunia pendidikan untuk berbagi sedikit ilmu dan pengalaman. Kini saya dapat kesimpulan bahwa seorang guru atau dosen tidak harus Pinter saja tapi harus menjadi suri tauladan, dengan berbekal ketulusan hati untuk mentransfer ilmunya.

    InsyaAllah, akan mendapatkan hasil yang maximal.

    Wassalam,

  3. TOIF mengatakan:

    SAYA SEDIKIT BERPENDAPAT MENGENAI LELANG KEPALA SEKOLAH DI DKI DAN BARANGKALI PENGAWAS JUGA AKAN DILELANG: SETELAH LELANG DILAKSANAKAN, SEBAIKNYA TETAP DIBERIKAN KEPADA PEMENANG LELANG DIKLAT KEPEMIMPINAN. KARENA, UNTUK MEMIMPIN SEBUAH SEKOLAH, YANG DIPERLUKAN TIDAK HANYA PINTAR SEMATA

  4. Akibuang mengatakan:

    Dengan adanya PILKADA langsung dan banyak yang mabuk kemenangan ditambah dengan politik BALAS JASA sangat mempengaruhi dunia pendidikan. Imbasnya tidak adanya perbedaan antara jabatan politik dan jabatan karir,semua jadi jabatan politik. Orang yang belum ( tidak ) memiliki kompetensi menduduki suatu jabatan karena mendukung diangkat dalam jabatan tsb, Sebaliknya yang telah menduduki suatu jabatan dan memiliki kompetensi yang cukup, diberhentikan karena dalam pilkada tidak memilih yang terpilih. untuk itu sebaiknya PENDIDIKAN ditarik ke PUSAT, tidak di-OTONOMI DAERAH -kan,

  5. pin mengatakan:

    Pak mhn petunjuknya bgm cara mengirim tulisan terkait pendidikan, siapa tau tulisan2 saya bs diterima oleh pelaku pendidikan di tanah air, krn jujur bapak banyak memberi inspirasi pd saya sehingga sy bs menulis, yah sekalipun mkn tulisan sy msh jauh dr kriteria penulisan yg baik. mhn bantuannya pak tks

  6. Suhartono mengatakan:

    Pak Ahmad Sudrajat, berbagai peraturan pemerintah maupun permendiknas menyangkut penyelenggaraan pendidikan dan pengeloalaannya saya lihat sifat pengawasan dan pengedaliaannya masih sangat internal dan kurang melibatkan pihak eksternal. Walaupun ada keterlibatan masyarakat maupun pemerintah daerah saya menilai bahwa posisi orang tua murid (apalagi murid) tetap saja merupakan bagian masyarakat yang paling lemah untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan tersebut. Data mengenai jumlah komite sekolah dan hasil kerjanya ada dimana ya? Kalau sekiranya Bapak memiliki bolehkah kami mendapatkannya? Terima kasih atas ulasan-ulasan yang diupload dalam situs ini, saya sebagai pengamat pendidikan sangat banyak belajar dari analisis dan opini-opini Bapak.

berkunjung, berfikir dan berkomentar...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 14.085 pengikut lainnya.