Ruang ini dipersembahkan bagi Anda yang ingin berpartisipasi mengekspresikan diri seputar teori dan praktek pendidikan. Diskusi ini bersifat terbuka, dari Anda, oleh Anda dan untuk Anda.Untuk menyemarakkan ruang ini, saya mengundang Anda untuk memberikan gagasan, komentar, atau mungkin kritik membangun tentang situasi pendidikan kita. Semoga saja pemikiran kritis Anda dalam ruang ini dapat mengilhami dan memberikan pencerahan bagi siapa pun yang membacanya.
tentang PENDIDIKAN
Makalah dan Artikel Pendidikan
-
Blog ini memuat berbagai isu, trend, opini, berita, dan teori pendidikan. Didedikasikan untuk pendidikan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik. - Terima kasih atas kunjungan dan diskusi Anda. Semoga bermanfaat dan sukses untuk Anda semua ..
Kebijakan apapun, untuk siapapun, oleh siapapun dapat diterima oleh dunia jika prosedurnya benar, bukan karena solusi yang sesaat walaupun dunia diuntungkan…!!!
Sudah Saatnya Kejujuran di tegakkan di negeri ini …… teori apapun, strategi apapun yang digulirkan pemerintah tentang UN manakala kejujuran tak dihadirkan saya yakin aturan akan mandul dan tak bermakna…. Yo ! Pemerintah atau pemegang kebijakan sudah saatnya ada keberanian untuk menindak bagai mereka yang tidak menegakan kejujuran . Yo kampanyekan kejujuran dalam dunia pendidikan , karena itulah pendidikan kan berarti bagi kehidupan kini.
Menyikapi fenomena sosial yang melanda bangsa ini, bahwasanya kebenaran berada pada pengamat baik pengamat politik sampai pada pengamat tanaman cabe yang rusak karena letusan gunung Merapi semuanya sama saja masing-masing benar,…. ada yang aneh, ujung-ujungnya yang salah tinggal satu yaitu PEMERINTAH, apakah fenimena ini dapat memeberikan pendidikan yang berharga bagi masyarakat kita?
Tupoksi dan peran pengawas sekolah sudah cukup lengkap dimuat/diatur dalam UU, PP, Permendiknas dan panduan/pedoman Ditjen PMPTK, pejabat Pemkab dan para politisi di daerah tidak menghiraukan segala aturan dari pemerintah pusat karena tidak ada sanksi bagi pejabat yg tdk melanggar aturan tsb. mereka mengatur hanya mengejar kepentingannya , kalau sikap dan perilaku pejabat pemkab dan politisi di daerah tidak berubah untuk konsisten menerapkan aturan pemerintah pusat secara efektif maka mutu pendidikan yang kita harapkan hanya akan menjadi angan-angan/hayalan belaka bagi praktisi pendidikan.
Kami yg ada di daerah hanya berharap kepada pemerintah pusat bisa mangambil peran yg maksimal agar semua aturan yg ada dpt belaku secara efektif.
sektor pendidikan jangan dikotori oleh praktek korupsi dan manipulasi data
salam for all….
sebagai insan pendidik kiranya kita harus berefleksi sedalam-dalamnya…..tidaklah bencana2 yang dialami oleh bangsa ini bersumber dari dunia pendidikan yang tidak terkelola dengan baik??? bencana alam sampai bencana2 sosial yang hari ini nyaris setiap hari menghiasi layar kaca kita, tidakkah ada kaitannya dengan pendidikan di negeri ini??? pendidikn yang lebih menghormti angka2…pendidikan yg hanya mengedepankan formalitas…pendidikan yang dibalut dengan kebohongan2 …. dan anehnya kebohongan dalam dunia pendidikan kita legalisasi sedemikian rupa. baik dari tingkatan orang tua, guru, kepala sekolah, kepala dinas, menteri pendidikan sampe kepada kepala negra ini….inikah pendidikan yang kita harapkan bisa mengubah bangsa ini dari keterpurukan???…
Bangsa yang Berkarakter?
Sungguh membuat kita menjadi miris sekaligus psimis sebagai bangsa yang berbudaya ketika menyaksikan berbagai konflik berbau SARA yang melanda bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Begitu mudahnya masyarakat tersulut api kemarahan, sehingga berperilaku membabi buta dan merusak. Inikah yang dinamakan bangsa Timur yang menjunjung tinggi adat dan budaya kegotong-royongan? Akankah kita pelan tapi pasti sedang menuju ke era jahiliyah modern, dimana mayoritas dan superioritas akan menindas minoritas dan kaum marginal………
MEMANG NEGARA KITA NEGARA YANG LUCU, PUNYA JAKSA TAPI KAYA’ GA’ PUNYA HUKUM
Bangsa kita pusing memikirkan gayus….namun kenyataan di depan mata ternyata berpotensi menciptakan gayus-gayus baru….dan penciptanya adalah sistem pencairan bantuan pendidikan semisal BOS, BOSDA, BOMM, dan sejenisnya yang merupakan Anggran per januar sampai Desember….namun terkadang dana cair bukan diawal anggaran ada yang per 3 bulan, ada yang per 6 bulan, ada yang diakhir tahun….nah, disinlah masalah dimulai… Uang menumpuk program belum terealisasi. mengembalikan uang jadi tabu. ada Ketakutan bantuan tahun depan berkurang krn dianggap rendah daya serap anggaran.so, semua guru diajak ngarang “laporan seolah-olah”…..kesempatan bisa melahirkan niat…pemerintah bertanggungjawab atas dosa berjamaah ini…wallahu alam
kalo menurut saya, pendidikan belum bisa berkembang pesat dengan adanya sertifikasi guru, karena ternyata guru2 yg sdh bersertifikasi tidak pernah mendapatkan tunjangan profesi tersebut.
kalo ada yg benar2 mendapatkan tunjangan tersebut, saya benar2 salut dengan guru itu.