Ketika UN Masih menjadi Penentu Kelulusan

Jika ada pertanyaan kebijakan pendidikan apa yang paling kontroversial di Indonesia saat ini? Tampaknya  sebagian besar orang akan menunjuk pada dua kata yaitu Ujian Nasional.  Memang, sejak kelahiranya tahun 2005, di masyarakat (umum, praktisi maupun teoritisi pendidikan), kebijakan Ujian Nasional senantiasa menjadi bahan perdebatan yang tajam. Di satu sisi, ada sebagian pihak yang mendukung dan sebagian lagi ada yang jelas-jelas menentang kehadiran,  tentu dengan argumentasinya masing-masing.

Kelompok pendukung ujian nasional pada umumnya menganggap bahwa ujian nasional masih diperlukan, terutama untuk kepentingan pengendalian mutu pendidikan secara nasional dan penegakan akuntabilitas pengelola dan penyelenggara pendidikan. Sementara, dari pihak yang menolak kehadiran Ujian Nasional menganggap bahwa kehadiran Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan telah banyak madlaratnya dari pada manfaatnya, baik dilihat dari sisi psikologis, ekonomis, yuridis dan terutama pedagogis. [lihat tulisan ini: Kemdikbud, lakukan reposisi terhadap Ujian Nasional!]

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan PGRI pada tahun 2012 menunjukkan bahwa sebagian besar guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah menganggap kebijakan ujian nasional (UN) tidak tepat.  Sebanyak 28,57 persen, guru menganggap UN sebagai kebijakan yang tidak tepat, dan 42,86 persen sangat tidak tepat.  Kepala sekolah menganggap kebijakan UN tidak tepat 26,15 persen, dan 49.23 persen menganggap kebijakan UN sangat tidak tepat. Adapun pengawas sekolah sebanyak 27 persen menganggap kebijakan UN tidak tepat dan sangat tidak tepat 41,77 persen. Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Sulistiyo, bahwa munculnya pesepsi dari ketiga unsur praktisi pendidikan tersebut disebabkan karena Ujian Nasional tidak berhasil meningkatkan semangat belajar, menimbulkan kecurangan, menimbulkan ketegangan murid, dan menanamkan mental koruptif pada anak. (Kompas.com, 16-04-2013).

Untuk meredusir polemik dan masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional ini,  sejak tahun 2011 pemerintah telah berkompromi dengan menetapkan “sharing”  kontribusi penentuan kelulusan siswa menggunakan formulasi : 40% nilai sekolah dan 60% nilai ujian nasional. Tetapi ketentuan ini tampaknya belum menjadi obat mujarab, malah beresiko memunculkan masalah baru dalam bentuk praktik penggelembungan (bubble) nilai siswa, yang tidak menggambarkan kemampuan sebenarnya.

Dalam pandangan saya, ketika sekolah memaksakan dan dipaksakan (oleh  para pemaksa) untuk fokus pada ujian nasional dan menjadikan ujian nasional sebagai tujuan, maka secara langsung atau tidak langsung di sana akan terjadi pengikisan keutuhan makna pendidikan. Proses pendidikan tidak lagi dipandang sebagai proses pemanusiaan manusia, tetapi sudah tergelincir dan terjebak pada proses dehumanisasi dan domistikasi guna mencapai target keberhasilan kognitif semata atau mungkin target di luar kepentingan pendidikan itu sendiri. Lebih parah lagi, ketika ujian nasional masih selalu diwarnai dengan berbagai kecurangan yang sistemik dan disengaja [lihat tulisan ini, Oh, UN itu Begini?], maka anak-anak kita sesungguhnya telah kehilangan dua hal penting dalam hidupnya, yaitu intelektual sekaligus moralnya.

Tahun 2013 ini puteri bungsu saya tercatat sebagai peserta Ujian Nasional SMA. Saya berusaha meyakinkan anak saya untuk tidak tergoda menyontek. Saya katakan kepada dia, bahwa saya adalah orang yang lebih percaya pada proses ketimbang hasil. Kewajiban dia adalah berusaha belajar dengan sebaik mungkin dan mengisi soal-soal ujian nasional sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Persoalan hasil (lulus atau tidak lulus), itu adalah urusan Tuhan, bukan menjadi kewajiban dia. Saya tegaskan pula, sebagai orang tua, saya tetap bangga, kalau nanti hasil ujiannya tidak sesuai dengan harapan, yang penting sudah berusaha sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya.

Begitulah refleksi saya terkait dengan hiruk pikuknya pelaksanaan Ujian Nasional 2013. Bagaimana menurut Anda?

Meski kita belum mampu menyediakan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita tetapi paling tidak berikanlah mereka pendidikan yang tepat dan benar.

[ AKHMAD SUDRAJAT adalah seorang praktisi pendidikan di Kadugede-Kabupaten Kuningan ]

Tagged with: ,
Ditulis dalam BERITA DAN OPINI
31 comments on “Ketika UN Masih menjadi Penentu Kelulusan
  1. sa_smpn1ponggok@yahoo.com mengatakan:

    Ketika UN…datang sesuai dg janjinya…banyak orang mengidap penyakit ketakutan yang luar biasa.Orang tua siswa,sekolah…atau siapapun yang berkecimpung dalam dunia pendidika.Segala cara dipakai segala upaya digunakan untk antisipasi.Dalam bentuk..Pendalaman,Try Out,Bimbel…bahkan pergi ke dukun.Soal UN yang oleh pemerintah sudah diberi pengamanan begitu ketat….ternyata…berita kebocoran soal masih terngiang disana-sini…entah benar entah tidak…..!! Setuju tidak setuju ternyata UN sudah berjalan…dengan romantikanya…ada yang tegang bahkan sampai pingsan karena sudah separo mengerjakan soal ternyata LJUN sobek….akhirnya harus mengerjakan di ruang UKS….dan cerita-cerita menarik lainnya…..

  2. Yohanes Margono mengatakan:

    Ujian Nasional memang tujuannya baik, untuk memetakan kemampuan peserta didik dari berbagai daerah. Pertanyaannya pernahkah para pengawas yang terkait misal Dinas Pendidikan Kota / Kabupaten melihat langsung kemampuan peserta didik di satuan pendidikan di daerahnya. Sehingga dari daerah masing masing dapat memberikan data daya serap para peserta didik. Oleh karena itu dari data yang dicermati betul, maka akan dapat diketahui kemampuan peserta didik. Sehingga diharapkan UN bukan penentu kelulusan tetapi lebih sarana pemetaan bukan tujuan. Sehingga karena penentu kelulusan maka berbagai cara diupayakan agar lulus ” UN ” Usaha Nakal….

  3. indra mengatakan:

    semester pertama sampai terakhir yang dipikirkan peserta didik cuma bagaimana lulus dari UN..ITU YANG UTAMA….MENDAPATKAN ILMU DI SAMPINGKAN…

  4. hadi suprayitno mengatakan:

    UJIAN NGAWUR
    Mutu dan kelulusan macam apa yang diharapkan oleh kemdikbud dari UN yang amburadul seperti ini.Bayangkan disaat siswa siswa lain menikmati liburan setelah ujian nasional, siswa kami baru Jumat kemarin mulai UN(setelah 3 kali penundaan), itupun dengan soal fotocopi karena sampai saat ini sekolah kami (dan juga SMA di kaltim) belum menerima satu lembarpun soal UN untuk semua pelajaran.
    Rasanya kami tidak perlu menanggapi masalah kebocoran UN di berbagai tempat karena UN kali ini kami anggap UN darurat.Kami sangat kasihan dengan anak yang mentalnya telah dirusak oleh penundaan dan ketidakpastian jadwal UN. Ironis sekali memang, disaat kita diminta menggalakkan pendidikan karakter, tapi karakter siswa justru dirusak oleh kebijakan UN yang diskriminatif tahun ini. Kami merasa “dianaktirikan” dengan daerah lain yang melaksanakan UN lebih dulu dengan soal yang lengkap. Pertanyaannya: pantaskah UN (uJIAN nGAWUR) yang amburadul ini dijadikan alat penentu kelulusan siswa ?

  5. Amad mengatakan:

    tabe’ saya pikir tujuan pemerintah bagus, ingin memetakan sejauh mana kualitas anak didik kita, hanya saja perlu digarisbawahi bahwa UN bukan penentu seperti 3tahun terahir ini, tapi kita berharap UN bukan penentu kelulusan anak didik tapi merupakan capaian standar saja, wslm

  6. djoko pramono mengatakan:

    pak kalau aku pikir kok nggak ada yang nggak dibuat kontroversi, apa nggak ada yang sekali kali jangan menyalahkan, berkomentar aja, jangan hanya jadi pengamat aja, tolong beri solusinya dan tuangkan gagasan pemecahan, bila mana perlu tampil aja menjadi menteri

  7. Nur Kholiq mengatakan:

    Kembalikan posisi UN sebagai pengukur kualitas pendidikan saja
    Kisruh pelaksanaan UN saat ini klise. Kita sebagai pendidik sejujurnya sangat prihatin. Sudah berkali-kali jadi sorotan (trending topik yang tidak enak) dan bulan-bulanan masyarakat dan pemerhati pendidikan. Kalau tekanan pendidikan pada pembentukan karakter, tentu kejujuran menjadi primadonanya. Kalau UN hanya sebagai alat pemetaan kualitas pendidikan tentu tidak ada usaha untuk mencontek.

  8. Hermansjah Idris mengatakan:

    UN memang sangat diperlukan sbg pemetaan satuan pendidikan secara nasional sesuai uu no 20/2003, tetapi bukan sbg standar kelulusan siswa…

  9. Jamil Hasyim mengatakan:

    Wah! inilah nasib bangsa kita.

berkunjung, berfikir dan berkomentar...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 14.085 pengikut lainnya.