A. Apa itu Biaya Pendidikan, Dana Pendidikan dan Pendanaan Pendidikan?
- Biaya pendidikan adalah nilai besar dana yang diprakirakan perlu disediakan untuk mendanai berbagai kegiatan pendidikan.
- Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
- Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
B. Apa saja jenis-jenis biaya pendidikan itu?
Biaya pendidikan dapat dibagi ke dalam dua jenis yaitu: (a) biaya investasi dan (b) biaya operasi.
- Biaya investasi adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya lebih permanen dan dapat dimanfaatkan jangka waktu relatif lama, lebih dari satu tahun. Biaya investasi terdiri dari biaya investasi lahan dan biaya investasi selain lahan. Biaya investasi menghasilkan aset dalam bentuk fisik dan non fisik, berupa kapasitas atau kompetensi sumber daya manusia. Dengan demikian, kegiatan pengembangan profesi guru termasuk ke dalam investasi yang perlu mendapat dukungan dana yang memadai..
- Biaya operasi adalah biaya yang diperlukan sekolah untuk menunjang proses pendidikan. Biaya operasi terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia mencakup: gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan-tunjangan lain yang melekat dalam jabatannya. Biaya non personalia, antara lain biaya untuk: Alat Tulis Sekolah (ATS), Bahan dan Alat Habis Pakai, — yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang, pemeliharaan dan perbaikan ringan, daya dan jasam transportasi/perjalanan dinas, konsumsi, asuransi, pembinaan siswa/ekstra kurikuler
C. Siapa penanggung jawab pendanaan pendidikan?
Dalam konteks pendidikan nasional, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dan masyarakat (penyelenggara satuan pendidikan, peserta didik, orang tua/wali, dan pihak lain yang peduli terhadap pendidikan)
Pemerintah bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan pada APBN maupun APBD. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tetapi sayang, amanat ini dimentahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008, anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN maupun APBD, di dalamnya termasuk gaji pendidik.
Orang tua/wali peserta didik (khususnya bagi peseta didik tingkat SLTA ke bawah). bertanggung jawab atas biaya pribadi peserta didik yaitu biaya yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok maupun relatif dari peserta didik itu sendiri, seperti: transport ke sekolah, uang jajan, seragam sekolah, buku-buku penunjang, kursus tambahan, dan sejenisnya. Selain itu, orang tua/wali peserta didik juga memikul sebagian biaya satuan pendidikan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan.
Pihak lain yang memiliki perhatian terhadap pendidikan dapat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan, yang harus dikelola secara tranparan dan akuntabel.
D. Apa prinsip-prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan?
Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Berikut ini dijelaskan secara singkat keempat prinsip tersebut:.
- Transparansi. Transparan berarti adanya keterbukaan sumber dana dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.. Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah dana yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja dana tersebut.
- Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Penggunaan dana pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara pendidikan dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola pendidikan, (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat
- Efektivitas. Efektivitas menekankan pada kualitatif hasil suatu kegiatan. Pengelolaam dana pendidikan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur dana yang tersefia untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- Efisiensi. Efisiensi lebih menekankan pada kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:
- Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya, pengelolaan dana pendidikan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan.
- Dilihat dari segi hasil, Kegiatan pengelolaan dana pendidikan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.
==============
Materi terkait:
- Tentang Biaya Pendidikan
- Konsep Dasar Manajemen Keuangan Sekolah
- Sekilas Mengenal tentang Tunjangan Profesi Guru
- Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru
==============
Di lapangan, pendanaan pendidikan kerapkali memunculkan berbagai dilema. Oleh karena itu, untuk melengkapi pemikiran sederhana di atas, saya mengajak Anda untuk mendiskusikan masalah-masalah apa saja yang kerap muncul seputar pendanaan pendidikan dan bagaimana solusi terbaiknya.
Ass.wr.wb. Alhamdulillah. Terimakasih Mas. Sangat bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di sekolah. Wass.wr.wb
Semoga ke depan tambah baik.
saya rasa efisiensi dan transparansi perlu diperbaiki dan dikembangkan
Masalah Pendanaan pendidikan sebenarnya yang diprogramkan tentang sekolah gratis/ dana bos sebenarnya bagus hanya saja sampai dilapangan beda permasalahannya karena antara daerah yang satu dengan yang lain beda aturan belum lagi terlambat pencairan dananya. Untuk itu perlu mencarai solusi yang tepat supaya birokrasi tidak ribet namun tidak meninggalkan rasa tanggung jawab harus ada kontrol yang tegas dan pasti. Jika keterlambatan cairnya dana gemana kelangsungan program sekolah sebab pertanggungjawabnya harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, namun sekarang sudah ada perbaikan sistem namun belum signifikan sesuai dengan harapan sekolah.
bapak yang baik… sekarang ini sekolah serba repot mengenai biaya pendidikan ini. bayangkan ditempat saya saja .. dana dari pemerintah (DIPA) hampi 80 % hanya untuk gaji dan tunjangan sertifikasi , sementara untuk operasional mungkin hanya cukup beberapa bulan… di sisi lain, masayarakat pengin pendidikan yang berkualitas, tentu membuuthkan biaya yang besar, tapi disisi lain juga banyak masyarakat yang jadi sok pahlawan dengan “merecoki sekolah” jika melakukan penarikan uang untuk kepentingan pendidikan juga .. coba saja lihat salah satu LSM ini http://www.lawangpost.com
dana2 apa saja yang bisa diserap untuk mendanai kegiatan pembelajaran di sma bzgaimana cara memperolehnya?
Sudah saatnya pemberlakuan subsidi silang secara holistik. Bantuan dana dari pemerintah, baik berupa BOS, BOP, dan Block Grant lainnya, sering menghadirkan ketidakadilan. Banyak mereka yang sesungguhnya tidak berhak, tetapi mendapatkan bantuan. Demikian sebaliknya, ada siswa yang wajib dibantu karena kondisi ekonominya yang memprihatinkan, justru tidak mendapatkan bantuan dana pendidikan. Berbagai faktor yang menjadi penyebab diantaranya 1) petunjuk teknis yang diberikan pemerintah tidak proporsional dan profesional, 2) mekanisme pemberian bantuan yang tidak transpran, 3) sistem pengajuan permohonan berbelit dan 4) pencairan bantuan yang cendrung lambat. Oleh karena itu, hendaknya perlu kajian menyeluruh dalam upaya mencari format pendanaan pendidikan yang proporsional dan profesional.
Jika menyikapi pendanaan pendidikan, bila tidak terbentur dengan otonomi daerah yang mempunyai kebijakan variatif membuat kurangnya berperan masyarakat/walimurid. Terjadi karena dengan pendidikan gratis sehingga banyak masyarakat yang seharusnya ikut berperan terbentur dengan aturan2 yang berujung membawa kepala sekolah ke penjara. Maka perlu ada gagasan seminar pedanaan pendidikan agar pemerintahan daerah memahami peran masyarakat dalam menyalur ikut pendanaan pendidikan
apa sja syarat tuk jadi pembibing PPL2 pada fakultas keguruan dan kalau boleh tahu apa ada file ttng cooperative learning yang penulisnya Anita Lee…………………………………
n trima kasih atas tuliannya.
salam,
ayyub
Mas Sudrajat Yth,
Terima kasih atas tulisan2nya yg berharga. Kalo boleh saya minta email Mas utk bbrp hal yg ingin saya tanyakan.
Trims,
Jamaluddin Hasyim