Permendiknas No. 15 Tahun 2010 – Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan yang diselenggarakan daerah, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010.

Standar pelayanan minimal pendidikan dasar  (SPM) merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar,  sekaligus  sebagai acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target masing-masing daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar merupakan kewenangan kabupaten/kota. di dalamnya mencakup: (a) pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota dan; (b)  pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan:

A. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota:

  1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
  2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
  3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
  4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.
  5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
  6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
  7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
  8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
  9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;
  10. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
  11. Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
  12. Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
  13. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
  14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

B . Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan:

  1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
  2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik;
  3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
  4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
  5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
  6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : (a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; (b) Kelas III : 24 jam per minggu; (c) Kelas IV – VI : 27 jam per minggu; atau  (d) Kelas VII – IX : 27 jam per minggu;
  7. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
  8. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
  9. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
  10. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
  11. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
  12. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan
  13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

Selain jenis pelayanan pendidikan di atas,  di kabupaten/kota tertentu wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

========

Jika Anda ingin melihat isi Permendiknas ini selengkapnya, silahkan klik tautan di bawah ini

Melalui ruang komentar yang tersedia, mari kita diskusikan kemungkinan-kemungkinan implemetasinya di lapangan!

Permendiknas No. 15/2010  Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Update

Untuk lebih mengoptimalkan penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di seluruh kabupaten/kota, pemerintah telah mengubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 dengan peraturan baru yaitu: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Jika mengunduh file peraturan baru tentang standar pelayanan minimal, silahkan klik tautan di bawah ini:

Permendikbud No. 23/2013 tentang Perubahan Atas Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Lampiran 1Lampiran 2 ; Lampiran 3

[ AKHMAD SUDRAJAT seorang praktisi pendidikan di Kadugede-Kabupaten Kuningan ]

Tagged with: , , , ,
Ditulis dalam PENDIDIKAN
57 comments on “Permendiknas No. 15 Tahun 2010 – Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
  1. HJMUHIMAH mengatakan:

    Boleh tanya y tlg penjelasannya gini jika satu rombel kurang banget dari 32, ( hanya ada 6-10 ) itu gimana ?

  2. amie mengatakan:

    apa perbedaan mendasar diantara permendiknas no 15 tahun 2010 dengan permendikbud no 23 tahun 2013???

  3. jihan mengatakan:

    min, kalo dasar teori dibuatnya SPM ini apa ya min ?
    tentunya menteri buat SPM ini ada teori dasarnya

  4. La Ode Alfa mengatakan:

    Sejak sepuluh tahun yang lalu berlakunya Undang-Undang No. 20 tahun 2003 diikuti dengan sejumlah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri serta Juknis/Juklak untuk menata tentang bagaimana Standar Nasional Pendidikan di Indonesia dapat dicapai tetapi sebagian besar peraturan-peraturan tersebut tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah kab./kota, faktanya dapat dilihat dengan sangat nyata banyak kebijakan pemerintah daerah bahkan melanggarnya, contohnya pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah, pengkatan dan penempatan pemertaan guru, pengadaan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan, dll. Permendiknas no. 15 tahun 2010 muatannya masih sedikit tetapi tidak dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah, apalagi permendikbud no. 23 tahun 2013 ini sungguh sangat banyak beban dan tanggungjawab pemerintah daerah, mungkinkah ini bisa diwujudkan dan dicapai oleh seluruh daerah kab./kota???. Kalau pemerintah dalam hal ini kemendikbud berharap permendikbud no. 23 tahun 2013 ini untuk bisa dilaksanakan oleh seluruh pemda kab./kota, maka perlu dilaksanakan LOKA KARYA/WORKSHOP khusus diikuti oleh seluruh gubernur/bupati/walikota dan kepala dinas pendidkan provinsi dan kab./kota.
    Semoga Permendikbud No. 23 Tahun 2013 dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap kondisi sekolah secara umum, dan khususnya sekolah-sekolah yang kondisinya selama ini masih memprihatinkan. Amiiiiiiin.

  5. kekasihku mengatakan:

    Di mana kami bisa mendapatkan juknis permendiknas no 15 tahun 2010

  6. Anonymous mengatakan:

    Menurut saya tiap rombel di SD idealnya 20 siswa,agar lebih optimal

  7. Hendra farsita mengatakan:

    Untuk poin A.2 Kami memiliki jumlah tiap rombongan belajar rata-rata melebihi 32 orang ( antara 35 dan 36 orang ), jika kita membagi dalam 2 rombongan belajar dalam satu kelas, maka saya rasa tidak terlalu efisien

Komentar ditutup.