Permendiknas No. 28 Tahun 2010 – Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

Pada tahun 2007 lalu, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah meluncurkan Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, di dalamnya mengatur tentang persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang seyogyanya dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Kehadiran peraturan ini tampaknya bisa dipandang sebagai moment penting,  serta memuat pesan dan amanat penting, bahwa sekolah harus dipimpin oleh  orang yang benar-benar kompeten, baik dalam aspek kepribadian,  sosial, manajerial, kewirausahaan, maupun supervisi.

Dalam rangka  menata dan mereformasi kepemimpinan pendidikan di sekolah, sekaligus melengkapi peraturan sebelumnya-khususnya Permendiknas No. 13 Tahun 2007- yang terkait dengan kekepalasekolahan (principalship),  kini pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional menghadirkan kembali regulasi baru yaitu: Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Peraturan ini terdiri dari  10 Bab dan 20 Pasal, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

  • Bab I  Ketentuan Umum
  • Bab II  Syarat-Syarat Guru yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah
  • Bab III  Penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah
  • Bab IV Proses Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah
  • Bab V Masa Tugas
  • Bab VI  Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
  • Bab VII Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
  • Bab VIII Mutasi dan Pemberhentian Tugas Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah
  • Bab IX  Ketentuan Peralihan
  • Bab X Ketentuan Penutup

Terdapat beberapa catatan penting saya dari  isi  peraturan ini, yakni:

Catatan 1:

Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah yaitu memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal. (Pasal 2 Ayat 3 point b).

Penyiapan calon kepala sekolah/madrasah meliputi rekrutmen serta  pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. (Pasal 3 Ayat 1)

Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan. (Pasal 7 Ayat 2)

Dalam pandangan manajemen, sertifikat bisa dianggap sebagai bukti formal atas kelayakan dan kewenangan  seseorang untuk memangku jabatan tertentu. Belakangan ini (terutama setelah diberlakukannya Otonomi Daerah), kerapkali ditemukan kasus rekrutmen kepala sekolah  tanpa disertai Sertifikat Kepala Sekolah, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

Jika seorang guru direkrut menjadi kepala sekolah tanpa sertifikat dan diklat alias melalui proses  sim salabim seperti dalam atraksi sulap, barangkali tidak salah jika ada sebagian orang yang mempertanyakan akan kewenangan dan kelayakan yang bersangkutan. Dengan adanya ketentuan ini,  maka ke depannya diharapkan tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti  ini sehingga  sekolah benar-benar  dapat dipimpin oleh orang yang layak dan teruji.

Catatan 2:

Calon kepala sekolah/madrasah direkrut melalui pengusulan oleh kepala sekolah/madrasah dan/atau pengawas yang bersangkutan kepada dinas propinsi/kabupaten/kota dan kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 4 Ayat 2)

Pengangkatan kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah. (Pasal 9 Ayat 1). Tim pertimbangan melibatkan unsur pengawas sekolah/madrasah dan dewan pendidikan. (Pasal 9 Ayat 3)

Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun. (Pasal 12 Ayat 1). Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah/madrasah. (Pasal 12 Ayat 2). Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas. (Pasal 12 Ayat 3)

Pasal-pasal di atas adalah pasal yang berkenaan dengan peran pengawas sekolah. Pasal-pasal tersebut mengisyaratkan bahwa pengawas sekolah perlu dilibatkan dalam proses rekrutmen dan pengangkatan kepala sekolah.  Di beberapa tempat, dalam urusan  rekrutmen dan pengangkatan kepala sekolah, pengawas sekolah kadang hanya diposisikan sebagai “penonton” belaka.  Lebih parah lagi, malah yang dilibatkan  justru orang-orang  yang sebenarnya tidak berkepentingan langsung dengan pendidikan, biasanya hadir dalam bentuk “titipan sponsor”.

Hadirnya peraturan ini, juga membawa konsekuensi logis akan perlunya kebijakan penilaian kinerja kepala sekolah di setiap  daerah, yang di dalamnya perlu melibatkan Pengawas Sekolah. Kendati demikian, di beberapa tempat kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah tampaknya belum bisa  dikembangkan menjadi kebijakan resmi Dinas Pendidikan setempat.

Dengan adanya niat baik pemerintah untuk meilibatkan dan memberdayakan peran pengawas sekolah sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal  yang telah disebutkan di atas, tentu harus diiringi dengan kesiapan dari para pengawas sekolah itu sendiri.

Untuk mengimbangi kebijakan baru ini sekaligus mendapatkan  kejelasan hukum tentang pengawas dan kepengawasan sekolah. Secara pribadi,  saya berharap kiranya pemerintah pun dapat segera menerbitkan Peraturan tentang Penugasan Guru sebagai Pengawas  Sekolah, untuk melengkapi peraturan-peraturan sebelumnya, khususnya yang tertuang dalam Permendiknas No. 12  Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah.

Mari kita tunggu!

===================

Download Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, silahkan Klik DISINI

=========

[ AKHMAD SUDRAJAT seorang praktisi pendidikan di Kadugede-Kabupaten Kuningan ]

Dikaitkatakan dengan: , , , ,
Ditulis dalam PENDIDIKAN
90 comments on “Permendiknas No. 28 Tahun 2010 – Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
  1. SOFYAN BOALEMO mengatakan:

    Any question, sir!
    1. Apakah sertifikat kepala sekolah yang dimaksud pada pasal 17 adalah sertifikat khusus kepala sekolah atau sertifikat yang mereka peroleh saat mengikuti seleksi/diklat calon kepala sekolah.
    2. Di era otonomi daerah, siapakah yang berhak mengeluarkan sertifikat kepala sekolah?
    3. Di beberapa daerah , kepala TK tidak memiliki SK Kepala Sekolah (kecuali TK Pembina). Apakah ada regulasi yang mendukung Kepala TK harus memiliki SK?
    Tks

  2. soib mengatakan:

    Kalau kita telaah permendiknas No 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, tidak berharap banyak adanya suatu perubahan tentang seleksi calon kepala sekolah yang bermutu, di mana dominasi pemda (dinas pendidikan kab/kota) masih dominan dalam rekrutmen calon kepala sekolah. Bagi orang-orang yang mempunyai akses dan kedekatan kepada pejabat daerah bukan dari kualitas dan kapabilitas yang didapat. Sebaiknya seleksi kepala sekolah tidak harus diusulkan oleh Kepala sekolah (atasan) dan atau pengawas, tetapi guru dengan keinginan sendiri sesuai dengan persyaratan administrasi, sehingga peserta lebih banyak ada kemungkinan kualitas yang terjaring akan lebih baik, Semoga dunia pendidikan kita lebih baik dengan adanya kepala sekolah yang bermutu.

  3. soib mengatakan:

    Terima kasih Pak atas unduhan permendinas no 28 tahun 2010

  4. Budisastro mengatakan:

    .…khususnya yang tertuang dalam Permendiknas No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah. maksudnya no 13 ya pak, makasih pak memberikan link unduh permen ini

  5. s.widodo mengatakan:

    setelah gelombang otonomi daerah menyeruak ke seluruh bagian bumi Indonesia ini, ternyata tidak hanya merobek-robek independensi bidang-bidang pembangunan (yang semestinya jangan dimuati terlalu sarat dengan warna politik) ternyata dijadikan gerbong untuk kepentingan-kepentingan politik itu, bidang pendidikan menjadikan salah satu contoh yang bisa disebutkan.
    akhirnya, ruang-ruang kelas yang seharusnya menjadikan siswa mampu berdialektika dengan baik untuk bersama-sama menyusun masa depan bersama, guru satu dengan lainnya membangun budaya kerja yang sempurna, porak-poranda karena (pada banyak kasus) dikendalikan oleh kepala sekolah yang tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi yang cukup. Karena, ia adalah diangkat asal-asalan saja. Diangkat berdasarkan baperjakat, berdasarkan persaudaraan jauh dekat dengan kekuasaan di daerah tersebut.
    agaknya, permendiknas 28 tahun 2010 tidak akan banyak menjawab persoalan yang ada di daerah. kita menyadari itu, karena memang pendidikan merupakan salah satu bidang yang masuk dalam paket otonomi daerah tersebut. tetap saja, kalau politik lokal masih mampu mencengekeramkan kuku-kuku tajamnya, ya orang-orang dekat saja yang akan dikirim untuk mengikuti seleksi, pelatihan, yang kemudian mendapatkan sertifikat (untuk bisa diangkat menjadi Kasek). Kok rasanya, butuh campur tangan ‘lebih’ dari pihak pusat yang menentukan lulus-tidaknya atau layak tidaknya sesorang guru diangkat menjadi Kasek. kalau masih juga pemda yang tetap dominan menentukannya, tetap saja sampai kapanpun: akan tetap menjadi komoditas politik yang dianggap paling LAKU. mudah-mudahan kecvurigaan ini salah… .

  6. arfai mengatakan:

    Permendiknas sebagai langkah untuk menghindari kecurangan penggunaan dana bos, sebagai guru saya merasa bersyukur dengan peraturan ini. Memang jabatan kepala sekolah sebaiknya dibatasi seperti intansi lain. Coba kita bercermin di perusahaan swasta, rata-rata menejer dijabat dalam waktu 2 – 4 tahun. Apalagi kepala sekolah bertanggungjawab penuh tentang dana bos. Untuk pengangkatan Kepsek sebaiknya diuji kompetensi, sehingga mampu menjadi pemimpin dan membimbing guru bilamana ada guru menghadapi masalah, baik itu urusan dinas maupun urusan pribadi. Trims atas Permendiknas ini.

  7. supriyanto mengatakan:

    Matur nuwun infonya Pak, sebaiknya PNS /Pendidik ditarik ke pusat saja spt TNI n Kesehatan supaya kualitas pendidikan meratam kasihan daerah terpencil n daerah yang kena bencana.

  8. ccp mengatakan:

    terimakasih banyak, artikel bapak selalu saya baca

  9. I Putu Budiarta mengatakan:

    trims pak atas infonya, Peraturan ini sangat baik. soalnya jaman sekarang otonomi yang jadi kepsek sistemnya balas jasa.

  10. yusuf b lamongki, spd mengatakan:

    kalau menurut saya apapun peraturan yang diterbitkan oleh menteri pendidikan tidak ada masalah yang saya persoalkan disini adalah apakah pemantauan implementasi dilapangan berjalan sesuai yang di inginkan oleh pemerintah pusat karena selama ini tidak semua peraturan yang diterbitkan oleh menteri dilaksanakan dilapangan. sudah waktunya pemerintah pusat memberikan reward bagi daerah yang mengimplementasikan dan punishment bagi daerah yang ogah – ogahan melaksanakan
    karena sekarang ini peraturan pemerintah pusat biasanya gugur oleh PERDA(Pertailan Darah)

berkunjung, berfikir dan berkomentar...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s