Permendiknas No. 28 Tahun 2010 – Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

Pada tahun 2007 lalu, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah meluncurkan Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, di dalamnya mengatur tentang persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang seyogyanya dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Kehadiran peraturan ini tampaknya bisa dipandang sebagai moment penting,  serta memuat pesan dan amanat penting, bahwa sekolah harus dipimpin oleh  orang yang benar-benar kompeten, baik dalam aspek kepribadian,  sosial, manajerial, kewirausahaan, maupun supervisi.

Dalam rangka  menata dan mereformasi kepemimpinan pendidikan di sekolah, sekaligus melengkapi peraturan sebelumnya-khususnya Permendiknas No. 13 Tahun 2007- yang terkait dengan kekepalasekolahan (principalship),  kini pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional menghadirkan kembali regulasi baru yaitu: Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Peraturan ini terdiri dari  10 Bab dan 20 Pasal, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

  • Bab I  Ketentuan Umum
  • Bab II  Syarat-Syarat Guru yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah
  • Bab III  Penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah
  • Bab IV Proses Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah
  • Bab V Masa Tugas
  • Bab VI  Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
  • Bab VII Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
  • Bab VIII Mutasi dan Pemberhentian Tugas Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah
  • Bab IX  Ketentuan Peralihan
  • Bab X Ketentuan Penutup

Terdapat beberapa catatan penting saya dari  isi  peraturan ini, yakni:

Catatan 1:

Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah yaitu memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal. (Pasal 2 Ayat 3 point b).

Penyiapan calon kepala sekolah/madrasah meliputi rekrutmen serta  pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. (Pasal 3 Ayat 1)

Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan. (Pasal 7 Ayat 2)

Dalam pandangan manajemen, sertifikat bisa dianggap sebagai bukti formal atas kelayakan dan kewenangan  seseorang untuk memangku jabatan tertentu. Belakangan ini (terutama setelah diberlakukannya Otonomi Daerah), kerapkali ditemukan kasus rekrutmen kepala sekolah  tanpa disertai Sertifikat Kepala Sekolah, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

Jika seorang guru direkrut menjadi kepala sekolah tanpa sertifikat dan diklat alias melalui proses  sim salabim seperti dalam atraksi sulap, barangkali tidak salah jika ada sebagian orang yang mempertanyakan akan kewenangan dan kelayakan yang bersangkutan. Dengan adanya ketentuan ini,  maka ke depannya diharapkan tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti  ini sehingga  sekolah benar-benar  dapat dipimpin oleh orang yang layak dan teruji.

Catatan 2:

Calon kepala sekolah/madrasah direkrut melalui pengusulan oleh kepala sekolah/madrasah dan/atau pengawas yang bersangkutan kepada dinas propinsi/kabupaten/kota dan kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 4 Ayat 2)

Pengangkatan kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah. (Pasal 9 Ayat 1). Tim pertimbangan melibatkan unsur pengawas sekolah/madrasah dan dewan pendidikan. (Pasal 9 Ayat 3)

Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun. (Pasal 12 Ayat 1). Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah/madrasah. (Pasal 12 Ayat 2). Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas. (Pasal 12 Ayat 3)

Pasal-pasal di atas adalah pasal yang berkenaan dengan peran pengawas sekolah. Pasal-pasal tersebut mengisyaratkan bahwa pengawas sekolah perlu dilibatkan dalam proses rekrutmen dan pengangkatan kepala sekolah.  Di beberapa tempat, dalam urusan  rekrutmen dan pengangkatan kepala sekolah, pengawas sekolah kadang hanya diposisikan sebagai “penonton” belaka.  Lebih parah lagi, malah yang dilibatkan  justru orang-orang  yang sebenarnya tidak berkepentingan langsung dengan pendidikan, biasanya hadir dalam bentuk “titipan sponsor”.

Hadirnya peraturan ini, juga membawa konsekuensi logis akan perlunya kebijakan penilaian kinerja kepala sekolah di setiap  daerah, yang di dalamnya perlu melibatkan Pengawas Sekolah. Kendati demikian, di beberapa tempat kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah tampaknya belum bisa  dikembangkan menjadi kebijakan resmi Dinas Pendidikan setempat.

Dengan adanya niat baik pemerintah untuk meilibatkan dan memberdayakan peran pengawas sekolah sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal  yang telah disebutkan di atas, tentu harus diiringi dengan kesiapan dari para pengawas sekolah itu sendiri.

Untuk mengimbangi kebijakan baru ini sekaligus mendapatkan  kejelasan hukum tentang pengawas dan kepengawasan sekolah. Secara pribadi,  saya berharap kiranya pemerintah pun dapat segera menerbitkan Peraturan tentang Penugasan Guru sebagai Pengawas  Sekolah, untuk melengkapi peraturan-peraturan sebelumnya, khususnya yang tertuang dalam Permendiknas No. 12  Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah.

Mari kita tunggu!

===================

Download Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, silahkan Klik DISINI

=========

[ AKHMAD SUDRAJAT seorang praktisi pendidikan di Kadugede-Kabupaten Kuningan ]

Dikaitkatakan dengan: , , , ,
Ditulis dalam PENDIDIKAN
90 comments on “Permendiknas No. 28 Tahun 2010 – Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
  1. Arie JW mengatakan:

    Apa permendikdiknas yang dimaksud sudah merupakan hasil revisi atau masih tetap tahun 2010.??

  2. Masdar mengatakan:

    sya sangat setuju dengan permendiknas no 20/2010, tpi sayang belum mampu menjamin intervensi penguasa di daerah yang cenderung sangat politis… !

  3. Shalehuddin Bawean mengatakan:

    Kepsek, yg blm memiliki sertifikat silakan pengawas dan yang terkait melakukan penilaian0supervisi,..bila terdapat profil kepsek yg tidak layak, sangat mungkin kembali menjadi guru kembali,..

  4. livina mengatakan:

    apakah peraturan tersebut juga diterapkan untuk pemilihan di sekolah – sekolah PGRI atau hanya untuk pemilihan kepala sekolah di sekolah negeri
    terimakasih atas informasinya

  5. YUSDIKA LANA PUTERA mengatakan:

    yg jls di indonesia ini skill untuk calon kepsek hny di nilai dari administrasi sj ttp ledersip di lapangan hny sebagai tambahan…………mungkin ini bs untuk evaluasi saja banyak orang pinter ttp tdk komitmen ttp orang yg mempunyai dedikasi tinggi biasanya lebih komitmen dan jujur dsegala hal dan aktif…………..akhirnya hny minteri d administrasi saja?sehingga ada istilah ABS ( asal bapak senang ) inilah yang menjadi pendidikan kita tersendat2 sebaliknya ada yg kedua2 nya menguasai cepat2 di geser dengan adanya peraturan baru………..apabila ada bapak DAHLAN ISKAN 10 orang saja mentri di indonesia maka akan berkuasalah indonesia di muka bumi ini.PEMIKIRANNYA SANGATLAH JENIUS.

  6. Muhammad Yusuf Hasibuan mengatakan:

    setuju, apalagi kepala sekolah/madrasah dilibatkan prana pengawas

  7. bebetah mengatakan:

    setuju sekali dengan terbitnya Permen no. 28 tahun 2010 namun sayang didaerah belum ditindaklanjuti oleh perda dan dalam permen tersebut tidak ada reward and panismennya hemat saya harusnya diatur dalam permen tersebut sehingga jelas jenjang harier berikutnya

  8. jon mengatakan:

    Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 ini merupakan sangat dibutuhkan untuk mengurangi keangkuhan kepala daerah. tapi sayang tidak ada sanksi bagi yang melanggar

  9. tarmin mengatakan:

    yang terjadi saat ini ketika sudah di beri tugas menjadi kepala sekoalh menjadi mangkir mengajar tatap muka mendeklarasikan diri sebagai penguasa tunggal di satuan pendidikan menboyong sesanak family menjadi tenaga di sekolah yang dia pimpin bagaimana mengatasi persoaal tersebut.

  10. Anonymous mengatakan:

    Ya bagus, dimana pendidikan itu adalah dinamis, maka dinamika regulasi memang perlu berjalan. Periode itu memang hendaknya mengacu pada visi mutu.

berkunjung, berfikir dan berkomentar...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s