PP No. 17 Tahun 2010: Pengelolaan Pendidikan

Sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  pemerintah telah menerbitkan regulasi baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan  ini terdiri dari  XVIII Bab dan 222 pasal beserta penjelasannya, Peraturan ini ditandangani oleh Presiden Republik Indonesia, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, dan diundangkan oleh Menhunkam Patralis Akbar pada tanggal 28 Januari 2010 di Jakarta.

Bagi Anda yang terlibat dengan pendidikan tampaknya menjadi  “wajib ” hukumnya untuk mengetahui dan memahami isi peraturan ini. Jika Anda ingin mempelajari lebih jauh isi  peraturan tersebut, silahkan klik DISINI

==========

UPDATED

Atas dasar pertimbangan  bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ini tidak mengatur tata kelola satuan pendidikan dan  berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka  pemerintah telah menetapkan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010, yang  isinya bisa unduh dalam tautan ini:

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010

[ AKHMAD SUDRAJAT adalah seorang praktisi pendidikan di Kadugede-Kabupaten Kuningan ]

Tagged with: , ,
Ditulis dalam MANAJEMEN PENDIDIKAN
28 comments on “PP No. 17 Tahun 2010: Pengelolaan Pendidikan
  1. anis mengatakan:

    dalam pp tsb di atur ttg program studi di luar perguruan tinggi, di dalam pp tsb mesti ada keputusan menteri yang mengaturnya, namun di daerah saya program ini sudah buka, apakah peraturan menteri yg di maksud sudah ada?….

  2. edy hariyanto mengatakan:

    Kalau sekolah/ guru menjual lks (lembar kerja siswa) untuk semua mapel..itu apa melanggar pp no berapa..? dan sangsinya apa

  3. rasyid mengatakan:

    yang memilih komite sekolah apakah seluruh orang tua peserta didik atau wakil orang tua kelas yang ditetapkan oleh sekolah karena banyak yang simpang siur sedangkan pp nya hanya menyebut anggota,kalau saya lebih baik dipileh oleh wakil orang tua kelas karena tidak mudah untuk mendatangkan orang tua yang sampai 1000 orang lebih

  4. PUJIONO mengatakan:

    Tolong kirimkan lampiran 1,2,3,4,5 petunjuk teknis jabatan fungsional guru dan angka kreditnya berdasarkan peraturan bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 03/V/PB/2010 , Nomor: 14 Tahun 2010

  5. Kasmono mengatakan:

    peratuaran pemerintah ditampilkan yang mudah didonloud

  6. Hassan mengatakan:

    Sy belum bisa memberikan tanggapan / gagasan tentang PP ini.

  7. krishna mengatakan:

    Teman-teman, sudahkah mencermati PP ini khususnya di Bagian Keenam Pasal 196 tentang Komite Sekolah/Madrasah? Menurut teman-teman apakah apa yang tercantum dalam PP ini tidak merupakan suatu kemunduran dari Kepmendiknas 044/U/2002 ?
    Kalau saya tidak salah memahami, Kepmendiknas masih memiliki beberapa keunggulan : (1) memberi amanat agar pemilihan Komite Sekolah dilakukan secara terbuka, akuntabel dan partisipatif, dengan melalui proses yang demokratis (ada panitia persiapan dengan tahapan proses sosialisasi, seleksi calon, dll); dan (2) memberi wewenang kepada kepala sekolah (bukan instruksi atau keharusan) untuk menetapkan Komite Sekolah, tetapi dalam AD /ART Komite Sekolah dapat ditetapkan bagaimana dan siapa yang berhak menetapkan Komite Sekolah terpilih (bisa saja Dewan Pendidikan, atau bahkan mungkin Camat).
    Dalam PP terbatru ini saya melihat : (1) proses pemilihan memang lebih sederhana tetapi memberi banyak peluang untuk terjadinya proses pemilihan seperti “dulu”, karena dengan proses yang disarankan akan sulit terjadinya kontrol masyarakat; (2) Komite Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah. Kalau begitu bagaimana dengan independensi Komite Sekolah? (3) tak ada amanat tentang keterwakilan perempuan (misal : mensyaratkan keterwakilan dari unsur perempuan minimal 30%).

    Dengan merujuk kepada Kepmendiknas 044/U/200, melalui kerjasama dengan Dewan Pendidikan (Majelis Pendidikan daerah), Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama di Aceh Utara dan Bireuen, program kami (CEPA berbantuan AusAID) telah mampu memilih dan membentuk Komite Sekolah di 51 sekolah/madrasah (rintisan) yang antara lain dicirikan dengan : (a) keterwakilan perempuan minimal 30% dalam kepengurusan; dan (b) Komite Sekolah ditetapkan oleh Dewan Pendidikan. Komite Sekolah yang ditetapkan oleh Dewan Pendidikan lebih jelas independensinya dibandingkan dengan KS yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah, keuntungan lain adalah : (a) Dewan Pendidikan menjadi lebih merasa memiliki tanggung jawab untuk membina Komite Sekolah dan (b) hubungan komunikasi dan konsultasi di antara kedua lembaga tersebut menjadi lebih baik.

    Munculnya PP No 17 tahun 2010, khususnya berkaitan dengan Pasal 196 tadi, terus terang membuat kami patah hati.

    Adakah diantara teman-teman yang mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem dan mekanisme pemilihan komite sekolah tersebut? Benarkah karena sistem MBS dianggap gagal ?

  8. muhammad Jamil mengatakan:

    kita sudah saatnya jangan berburuk sangka atau mari kita bertanya kepada diri sendiri “siapa sebenarnya “AKU” yang penting mari kita berbuat ,berbicara,berfikir hari ini juga “KEBAIKAN” yaitu bermanfaat untuk diri dan orang banyak. mengenai sertifikasi guru dan dosen sudah selayaknya diberikan terutama yang non PNS dengan demikian kita harapkan kinerjanya lebih baik…Guru dan dosen non PNS sangat kurang dihargai dinegara kita ini ,sehingga hasilnyapun kita lihat bersama ini, kita harapkan ke pemerintah lanjutkan sertifikasi dosen dan guru ini tapi janganlah digantung sampai lebih setahun dari SK dana tidak dicairkan….. nasibmulah dosen dan guru non PNS dinegara ini…..mari berdoa agarmimpi ini cepat terwujud…

  9. mr.rozi mengatakan:

    sertifikasi. kata ini sangat ajaib dan mujarab bagi guru baik pn atau non, dalam rangka peningkatan mutu guru.karena maklum dalam sertifikasi ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh guru tersebut yang ada hubungannya dengan kinerja guru. pertanyaannya sejauh mana guru bersertifikasi tersebut meningkatkan kinerjanya setelah dia dapat gelar guru bersertifikasi. pertanyaan kedua sudah tepat sasarankah sertifikasi tersebut?. maklum ketika kita bicara sertifikasi ujung-ujungnya the “money”. kadang guru bertanya pada diri sendiri “sudah pantaskaskah saya bersertifikasi?”. sebab sertifikasi modelnya jatah. saya kejatuhan jatah tapi sarat nol, terpaksa deh money pulation data (red.manipulasi data).
    dilain sisi tugas utama guru menyadarkan murid betapa banyak nilai-nilai luhur bangsa kita perlahan sudah sirna. kadang tidak jarang bilah jatah tiba (urutan sertifikasi datang ), murid kadang hanya dikei tugas.
    bravo serifikasi, …….. jangan lupa pada niat suci. mencerdaskan anak bangsa sampai waktu tak terhingga……….!

  10. dyah mengatakan:

    Ass ww terima kasih atas kedermawanan Bapak dalam memberikan informasi gratis kepada kami yang miskin informasi.
    Atas peraturan di atas, saya yakin hanya segelintir orang saja yang tahu. sebab peraturan tidak sampai ke bawah.
    Apapun yang guru atau dinas lakukan tidak ada kontrol apalagi sanksi. Jadi ya …. kasihan yang telah susah payah membuat aturan.
    Tolong Pak, sampaikan ke Pak Menteri, bahwa banyak guru tidak tahu peraturan tentang pendidikan yang telah dibuat. Trima kasih.

Komentar ditutup.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 13.446 pengikut lainnya.