Lahirnya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dipandang sebagai moment penting perjalanan profesi guru di Indonesia. Terbitnya KEPMENPAN ini telah mengukuhkan guru sebagai jabatan fungsional, dimana proses kenaikan pangkat dan jabatan guru yang semula dilakukan secara otomatis dan periodik (per 4 tahun) diubah menjadi berdasarkan angka kredit, sehingga memungkinkan guru untuk dapat mengajukan kenaikan pangkat dan golongan kurang dari 4 tahun. Walaupun dalam kasus-kasus tertentu, khususnya untuk kenaikan pangkat dari golongan IV.a ke IV.b dan seterusnya, peraturan ini tampaknya menjadi kontra-produktif, karena banyak guru yang terganjal oleh ketentuan yang mewajibkan guru untuk membuat Karya Tulis Ilmiah.
Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Guru saat ini, keputusan menteri ini tampaknya diperlukan berbagai penyesuaian. Oleh karena itu, pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan peraturan baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya.
Kerangka isi peraturan tersebut terdiri dari 18 Bab dan 47 pasal, ditandatangani oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, per 10 November 2009.
Hal – hal pokok yang bisa saya garisbawahi dari isi peraturan baru ini adalah:
- Penilaian unsur utama untuk kegiatan pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, dihitung sacara paket berdasarkan penilaian kinerja guru yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (pasal 15). Dalam peraturan terdahulu penilaian dilakukan berdasarkan masing-masing sub komponen secara parsial.
- Kegiatan pengembangan profesi dalam bentuk publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sudah harus dilakukan oleh para guru yang akan naik ke golongan III.c (pasal 17 ayat 2). Semula, ketentuan ini hanya berlaku bagi para guru yang akan naik ke golonganl IV.b dan seterusnya.
Dalam pandangan saya, isi peraturan ini terkandung makna dan semangat bahwa saat ini pekerjaan guru tidak lagi dipandang sebagai sebuah pekerjaan yang asal-asalan, tetapi merupakan sebuah pekerjaan profesional yang dibingkai oleh kaidah-kaidah profesi yang standar.
Jika Anda bermaksud mempelajari lebih lanjut isi peraturan tersebut, silakan klik DI SINI (4share) atau DI SINI (ziddu).
[Mohon maaf, saya tidak banyak mempelajari cara-cara yang efektif untuk men-download file yang tersimpan di 4share maupun Ziddu. Mungkin ada diantara Anda yang ingin membantu memberikan TIPS-nya?]
=========
Catatan:
Bahan ini saya peroleh dari Dr. Tita Lestari ketika beliau menjadi nara sumber pada kegiatan pelatihan Penguatan Kompetensi Pengawas yang diselenggarakan oleh Direktorat Profesi Tenaga Pendidikan bertempat di P4TK Bandung pada tanggal 29 Januari-01 Februari 2010.
=========
Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No. 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
Materi terkait:
Kadang2 Peraturan dibuat dan dilaksanakan bagaikan Panas2 Tahi Ayam setelah itu hanya jadi selokan belaka.Contohnya Laporan Hamba Allah yg jelas dan akurat kebenarannya sampai sekarang tdk ada tanggapan sama sekali. Jadi ringkas kata tdk ada gunanya mau begini mau begitu semua bohong ……….
thank a lot of articles
Yrh, Bapak Menteri Pendidikan Nasional RI
Ada Kejadian di SMAN 1 Kelua Kab Tabalong Kalsel :
1.Ada TU gak pernah hadir kerja hampir 10 tahun lamanya dari dia gol II dan sekarang dia sudah gol III enak benar gak kerja terima gaji tiap bulan bisa naik pangkat lagi. gimana ini ????
2. Gurunya naik pangkat/gol BERJAMAAH lagi pakai uang beberapa juta saja bisa hampir 10 orang dari gol IV/a ke gol IV/b semua berhasil tanpa membuat Karya Ilmiah kemudian 5 orang setelah ke Gol IV/b diangkat lagi jadi Kepala SMA diwilayah DISDIK Kab Tabalong hebat benar. gimana ini ??????
Selama ini kita mengetahui Bunyi Sanksi Pelanggaran Peraturan Kemenneg PAN & RB No.16 Tahun 2009 Bab XI Pasal 37 Point (2) apa hanya sebagai selokan belaka, mohon ditanggapi!
Pada bulan Juli 2012 yl, diadakan diklat/sosialisasi Permen PAN dan RB ttg kenaikan pangkat dan Angka Kredit Guru di Hotel Arya Duta Medan. Tapi sampai saat tindak lanjut kelulusannya tidak diperoleh peserta. Bagaimana itu Pak ? tq
Kalau bisa materi permen PAN & RB no 16/2009 ini dijelaskan secara utuh agar para guru bisa memahami, mempelajari, mempraktekan apa yang menjadi tugas pokok & fungsinya. Terima kasih semoga selalu diridoi Allah SWT. Amin.
terima kasih pak, info ini sangat bermanfaat bagi kami guru untuk naik pangkat selanjutnya,,,