Permendiknas No. 39 Tahun 2009

Guna memenuhi beban kerja guru dan pengawas  sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, pemerintah kembali  meluncurkan regulasi baru yaitu  Permendiknas No.39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.

Permendiknas ini ini terdiri dari 8 pasal  yang didalamnya memuat berbagai ketentuan tentang beban kerja guru, guru BK/konselor, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru pembimbing khusus  dan pengawas sekolah.

Dalam Permendiknas ini dikemukakan pula tentang  ketentuan bagi guru yang tidak dapat memenuhi  beban kerja.  Selain itu, karena saat ini  pengawas sekolah pun masih dipandang sebagai  guru,  maka dalam pasal  4 diatur pula tentang beban kerja pengawas sekolah yakni  melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan pengawasan .

Dalam Peraturan ini juga mengamanatkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kab’Kota dan Kanwil Depag dan Kandepag  untuk dapat menyelesaikan rencana kebutuhan dan redistribusi guru, baik pada tingkat satuan pendidikan maupun kabupaten/kota,  paling lama  2 tahun setelah diberlakukannya peraturan ini (pasal 5 ayat 2).

Jika Anda ingin mengetahui selengkapnya  isi dari Permendiknas ini, silahkan  klik  tautan di bawah ini !

Permendiknas No.39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.

[adalah seorang praktisi pendidikan di Kadugede-Kabupaten Kuningan ]

Tagged with: ,
Ditulis dalam MANAJEMEN PENDIDIKAN
113 comments on “Permendiknas No. 39 Tahun 2009
  1. Paulus Budi Sanyata mengatakan:

    Menyikapi Permendiknas Nomor 30 Tahun 2009 ini, perlu dicermati agar dibedakan antara beban kerja dengan beban mengajar, jangan terfocus pada kalimat TATAP MUKA!

  2. sri hartini mengatakan:

    As.Wr.Wb
    Mengapa beban mengajar guru minimal 24 jam per minggu sedangkan pada perhitungan angka kridit guru minimal 18 jam .Jadi mana yang dipakai dalam kenaikan pangkat?

    Wassalam

  3. syamsurya mengatakan:

    iya kenapa jg mesti ribut2,ribet2,semuanya tergantung niat aja.habis perkara deh

  4. engl mengatakan:

    saya udah mendapatkan jumlah jam mengajar yang sesuai dengan peraturan pemerintah no 3 tahun 2009 tetapi karena ada redistribusi guru di tingkat kabupaten atau dinas kota sehingga saya diindahkan ke sekolah lain dan ternyata jumlah jam mengajarnya malah kurang dari 24 jam sehingga harus ada nota tugas ke sekolah lain. mengapa ini harus terjadi padahal saya tidak mengajukan mutasi ke seklah lain. mudah-mudahan ini tidak terjadi di kabuaten lain atau kota lain. daam minggu memang di sekolah baru ada guru yang sedangmengajukan mutasi ke kabupatenb lain tetapi sk mutasinya belum keluar sehingga saya tidak mendapatkan jam mengajar sampai guru yang menajukan mutasi mendapatkan sk

  5. idrus mengatakan:

    Terima kasih bapak telah memuat PP No 39 Thn 2009 ini. Jika bapak berkenang dan memiliki dokumennya tolong di kirimi saya pedoman penghitungan beban kerja guru berdasarkan PP tersebut diatas. Terima kasi atas bantuannya.

  6. hermawan mengatakan:

    teman kalo sami-sami guru ulah sili ejek awon.pns dan non pns bukan jaminan masuk surga sing penting gawe anu bener.bagi temen yg masih honorer ane duain mudah2an dapat rizki yg halal, bagi yg udh pns tolong perhatikan temennya tunjukan merahmu.hahahahahahahahahah

  7. arny........ mengatakan:

    ada atau tdk da uan yang pnting selal siap………………….pokoknya ikut pha kt pemerntah

  8. bambang kurnia mengatakan:

    YAA NASIIB YAA NASIB, , , MENGAPA BEGINI ???. . . . .GURU ITU ORANG BERPROFESI PALING MULYA,. . . HORMATNYA POLITISI KEPADA GURU MALAH NGATUR NGATUR,. . . TAK AKAN ADA POLITISI TANPA DILATIH DAN DIDIDIK GURU,. . . .UNTUK MU PARA GURU DI INDONESIA,. . . TUHAN KITA TIDAK AKAN PERNAH SALAH DALAM MEMBERIKAN PENGHARGAAN,.. . SURGA MENANTI DAN MERINDUKAN KITA

  9. Khoirul Anam mengatakan:

    Ada sisi baik dalam Undang-undang guru yaitu :
    1. Syarat jadi guru minimal harus berpendidika S-1 ( ingat syarat untuk jadi
    presiden saja hanya tamat SLTA )
    2. Guru yang sudah sertifikasi diberi tunjangan profesi, yang ini OK banget.

    Sisi kurang baik dari Undang-undang guru yaitu :
    1. UU tersebut mengatur terlalu detail dari BEBAN KERJA GURU, padahal profesi lain
    seperti dokter, advokad, notaris dsb. hanya diatur oleh organisasi profesi
    masing-masing.

    Mengapa sih beban kerja guru saja diatur dalam Undang-undang ? Mestinya dalam UU hanya disebutkan bahwa beban kerja guru diatur dalam PP, Permen atau Organisasi profesi guru, tidak langsung disebutkan dalam UU bahwa beban kerja guru 24 jam.
    Ini keterlaluan masak beban kerja guru diatur oleh politisi ?

    Ayo siapa yang berani mengubah ini semua, dengan cara mengajukan gugatan ke MK, agar pasal yng menyebutkan bahwa beban kerja guru 24 jam dapat diganti dengan beban kerja guru diatur dalam PP, Permen atau Organisasi profesi guru, OK ?

  10. Minsun mengatakan:

    Ndak usah ribut2 semua ada takdirnya, toh siapa suruh jadi guru pns atau guru honor?. Udah sengsara baru ribut….. Mendingan buka Toko Emas, ya kecil2 lan lah sekitar 2 kg cukup. Ndak usah jadi guru, mo dapet duit aja ribet….Bravo Guru.

berkunjung, berfikir dan berkomentar...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 14.053 pengikut lainnya.