Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen

Setelah meluncurkan Peraturan Pemerintah tentang Guru pada akhir tahun lalu, kini pemerintah meluncurkan kembali produk hukum baru yang berkaitan dengan tenaga pendidik yaitu Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen, yang ditandatangani oleh Presiden RI per 26 Mei 2009

Peraturan ini terdiri  dari 8 bab dan 46 pasal, didalamnya memuat tentang ketentuan umum, sertifikasi, hak, wajib kerja dan ikatan dinas, pengangkatan, penempatan dan pemindahan, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.  Selain itu, dilampirkan pula penjelasan atas PP tersebut.

Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut isi PP tersebut,  silahkan klik  saja tautan di bawah ini !

Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2009 tentang Dosen

[ AKHMAD SUDRAJAT adalah seorang praktisi pendidikan di Kadugede-Kabupaten Kuningan ]

Tagged with: , ,
Ditulis dalam MANAJEMEN PENDIDIKAN
9 comments on “Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
  1. Jumat Barus mengatakan:

    Thanks pak atas PP nya dan saya salut dengan site ini sangat membantu untuk mendapatkan info tentang dosen

  2. jeane mengatakan:

    PP ini banyak kelemahannya, al. dalam Pasal 10 menentukan bahwa Dosen diangkat oleh pihak Penyelenggara Pendidikan Tinggi, padahal dalam Surat Keputusan Profesornya ybs diangkat oleh Menteri Diknas. Oleh sebab itu maka perlu diubah dengan kata-kata diusulkan oleh Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan diangkat oleh Menteri Diknas. Karena pada kenyataannya Profesor di Perguruan Tinggi Swasta (Penyelenggara Pendidikan Tinggi maupun di Pendidikan Tinggi Negeri diangkat oleh Menteri Diknas..

  3. itmam Jepara mengatakan:

    saya mendukung sampai tuntas selama dalam rangka pyur pengembangan mutu pendidikan bangsa kita tercinta ini…..

  4. ALFI mengatakan:

    trims info yg bermanfaat saalam

  5. dite mengatakan:

    kapan ya gaji tunjangan profesi nya turun? kalo SK profesor nya per januari 2009 kira2 kapan bisa turun gajinya?

  6. nona mengatakan:

    menurut saya pp ini belum mewakili dosen yang bekerja dibawah naungan departemen lain yang menyelenggarakan pedidikan tinggi.karena kalau melihat bab 1 pasal 1 ayat 14 departemen adalah departemen yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional. Bagaimana jika departemen lain yang menyelenggarakan diknas. misal : dosen STAN depkeu, UPN dephan, IAIN depag ?

  7. Rofi Sudayat mengatakan:

    makasih PP nya, moga mkin sukses

  8. isnan mengatakan:

    terima kasih pak Informasinya……berbagai peraturan tersebut saya mohon ijin untuk di upload di web kami

  9. ali rohmad mengatakan:

    Asalamu ‘alaikum,
    Terima kasih, telah untuk ke sekian kali, saya mengunjungi “wordpress” bapak, kemudian meng-copy berbagai tulisan yang ada di dalamnya. Semoga semua itu menjadi amal shalih bapak sekeluarga, amin.

berkunjung, berfikir dan berkomentar...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 13.446 pengikut lainnya.