Terlepas dari proses dan hasil angka yang diperoleh para kontestan PEMILU Legislatif 2009 yang baru saja digelar, bahwa selama bergulirnya kegiatan PEMILU 2009 ini telah terjadi proses pembelajaran sangat berharga dalam diri saya.
Sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai Pegawai Negeri Sipil, ruang gerak partisipasi saya dalam Pemilu kali ini tidak begitu leluasa sehingga tidak memungkinkan saya untuk aktif berkiprah dalam partai peserta PEMILU atau mendukung Caleg tertentu.Kendati demikian, kapasitas saya sebagai warga negara yang masih diberikan kesempatan untuk memilih telah saya tunaikan pada hari pencontrengan yang lalu.
Untuk sampai pada pencontrengan nama calon dan partai yang saya pilih, saya merasakan adanya perubahan sudut pandang saya dalam menentukan pilihan. Seperti dimaklumi, PEMILU legislatif kali ini merupakan PEMILU berorientasi orang (saya menyebutnya people-oriented). Di tengah-tengah berjibunnya jumlah partai dan para calon yang membingungkan, saya berupaya untuk menentukan pilihan dengan mengutamakan kapasitas dan kredibilitas dari calon yang bersangkutan, tentunya berdasarkan informasi dan pengetahuan yang saya miliki. atau dengan kata lain, apapun partainya, yang penting orangnya.
Sayangnya, tidak selamanya saya harus berpegang pada people-oriented, untuk pemilihan caleg tingkat provinsi, sejujurnya saya mengalami kesulitan untuk memahami kapasitas dari para calon yang terdaftar. Untuk kasus ini saya lebih cenderung mempercayakan kepada partainya, yang menurut pemikiran saya relatif memiliki kredibilitas lebih baik. Dalam hal ini, prinsip yang saya pegang, jika tidak kenal orangnya, maka pilihlah partainya yang paling dipercaya.
Hal lain yang menjadi pertimbangan saya dalam memilih orang maupun partai adalah sejauh mana kepedulian dan komitmennya terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Jangan harap dapat suara dari saya jika orang ataupun partai yang bersangkutan kurang atau bahkan sama sekali tidak memiliki indikasi untuk memajukan pendidikan di negeri ini.
Itulah pembelajaran yang saya dapati dalam PEMILU Legislatif 2009 ini, yang bisa dikatakan sebagai bentuk dukungan saya terhadap upaya demokratisasi dan kemajuan pendidikan di negeri ini. Mungkin akan lain cerita, jika saya bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau peraturan PEMILU-nya memungkinkan Pegawai Negeri Sipil untuk berkiprah dalam politik.
Walaupun demikian, saya tetap menghendaki dan berkeyakinan sebaiknya Pegawai Negeri Sipil tidak usah dilibatkan dalam politik praktis, biarkan mereka bekerja secara profesional sesuai bidangnya masing-masing, tanpa memandang siapa dan partai apa yang harus dan sedang berkuasa.
AKHMAD SUDRAJAT 
Sy pribadipun sgt tidak setuju PNS menjdi peran utama dlm urusan pemilu apa lagi menyandang status guru,Untuk pemilu mendatang sebaiknya guru dan kepala sekolah jgn disertakan menjadi ketua/anggota maupun pengurus PPK.Prakteknya dibeberapa daerah ketua dan anggota PPK 90% PNS,pemda setempat sebaiknya ksh warning ke KPUD agr PNS tdk dilibatkan,PNS jgn semata2 kejar honor smentara tugas pokok terbengkalai.
ada hal yang mungkin dapat dijadikan wacana bagi kita berkaitan dengan peran serta pendidik dalam pemilu atau pendidikan politik. mungkin alangkah lebih baik jika guru tidak dilibatkan dalam tenaga teknis kegiatan pemilu seperti anggota PPS atau lainnya, namun difungsikan sesuai fungsinya yaitu memberikan pengajaran mengenai pendidikan politik yang bersih bagi siswa melalui mata pelajaran muatan lokal misalnya, khususnya bagi siswa sma yang rata-rata sudah masuk usia pemilih. menurut saya mata pelajaran tersebut cukup penting karena mata pelajaran sejarah, ppkn, belum mempunyai materi yang spesifik berkaitan dengan pendidikan politik. padahal siswa-siswa sma yang memiliki hak suara cukup besar jumlahnya, pemberian pendidikan yang benar mengenai politik di indonesia dapat mencegah pemanfaatan terselubung dari partai atau caleg yang hanya mengejar jumlah suara pemilih karena siswa setidaknya telah mempunyai gambaran yang positif mengenai politik dan peran politik dalam kemajuan bangsa Indonesia.
@ Pak Nugroho
Setuju sekali dan menurut hemat saya, pendekatan cooperative learning pada dasarnya merupakan salah satu upaya membelajarkan siswa agar hidup demokratis, yang tentunya diharapkan dapat ditransfer dalam kehidupan berpolitiknya. THX
saya juga sangat setuju.
dalam pemilu legislatif kali ini, para kandidat hanya menunjukan foto alay mereka.di pajang di setiap sudut jalan raya.Kemampuan politik apa yang dapat mereka tunjukan dari foto tersebut??Selain itu, jumlah nya yang sangat banyak pun membuat pemilih bingung untuk memilih siapa.
Di kampung saya, Probolinggo dalam memilih Caleg orientasi masyarakat masih kepada calon yang “BERJUANG”, yakni calon yg memberi BERas, baJU dan uANG. Masih sedikit yg sadar untuk memilih yang BERJUANG dalam arti sebenarnya. Ada seorang calon yg amat banyak perjuangan dan bantuannya kepada masyarakat sejak belum ada niatan untuk mencalonkan diri, hanya sedikit yg memilih (gagal meraih kursi) karena pd saat kampanye tidak memberikan sesuatu apa pun kepada calon pemilih. Sementara di pihak lain, seorang calon yg sama sekali tidak dikenal (bahkan berdomisili di luar Dapil) banyak yg memilih karena menjadi dermawan dadakan pd saat kampanye dan hasil perolehan suaranya terbesar dan dapat dipastikan ia duduk di DPRD. Sangat aneh, nasib 5 tahun ditukar uang 50 ribu. Saya rasa anggota dewan yg meraih kursi karena membeli, tidak akan memperjuangkan masyarakat sebelum ia berhasil berjuang mengembalikan modal. Lagi pula untuk apa berjuang, toh sudah dibeli tunai. Na’udzubillah.
Jarang yang berpikir kaya panjenengan2..
Banyak yang berkata “orang bawah kayak kita kapan lagi dapat duit kalau nggak disaat kayak gene (pemilu legeslatif)”
ya.. gimana lagi atuh Pak. saya juga jadi ikut bingung mikiri segala macam permasalahan negeri tercinta ini. saya lebih kasian pada mereka mereka yang pada stress….
saya jadi inget perkataan guru saya “You Are What You See..
Pak Sudrajat, saya amat prihatin dengan pelaksanaan pemilu pada tahun ini, Para Caleg yang seharusnya menjadi tauladan bagi masyarakatnya, malah memberi pembelajaran yang buruk, bahkan menentang norma agama.Caleg dari Partai yang nota bene berbasis agama malah membutakan diri dari nurma agama. Di sini nyuap, di sana nyuap di mana-mana rakyat disuap yaa…sediiih aku, bagaimana nasib nangsa ini ke depan? Bukankah yang pantas disuap itu para bayi, dan orang-orang sakit? LAKHAULA WALA KUWWATA ILLA BILLAH
Dalam menyalurkan pilihan politik saya kemarin, saya mengalami hal yang sama dengan Pak Akhmad. Dari pada bingung lama2, saya hanya mencontreng partai, kecuali satu kawan saya yang kebetulan jadi caleg di tingkat provinsi.
Sepertinya, pemilu legislatif kali ini, yang Bapak sebut dengan istilah ‘people-oriented’ cenderung kontra produktif. Tujuan awalnya kan agar dapat meningkatkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Nyatanya jumlah pemilih yang sengaja tidak menggunakan hak pilihnya justeru bertambah….
terimakasih dan salam kenal….
Saya sangat setuju pak Akhmad, klo PNS jangan libatkan dlm politik praktis. Bahkan sebaiknya PNS jgn diberi tugas sbg PPS atau tugas2 lain yg menyebabkan mereka sering kali ijin meninggalkan tugas pokoknya.Ini terjadi di sekolah kami mungkin juga di tempat lain. Guru banyak meninggalkan kelas krn ada tugas di TPS atau ijin krn ada rakor PKK di desa dll. Klo seperti ini lebih penting mana….? Sbg guru/PNS atau tugas tambahan di luar….?
Betul Pak saya sangat setuju. Kita harus menjadi pemilih yang cerdas. Bukan memilih hanya karena sang caleg tinggi popularitasnya. Yang kita perlukan adalah yang peduli dan mau susah mikirin kita…
Bukannya yang caleg dagang..