Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru

Setelah sekian lama menunggu, akhirnya pemerintah menerbitkan juga Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang ditandangani oleh Presiden Republik Indonesia per tanggal 01 Desember 2008. Peraturan ini diterbitkan sebagai amanat dan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Kerangka dari Peraturan Pemerintah ini terdiri 9 Bab 68 Pasal. Berikut ini disajikan beberapa hal-hal yang dianggap penting tenatang isi peraturan  ini.

Bab I Ketentuan UmumGuru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Bab II Kompetensi dan Sertifikasi. Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  Kompetensi Guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi

Bab III Hak. Guru yang memenuhi persyaratan berhak mendapat satu tunjangan profesi. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan tetap diberi tunjangan profesi Guru apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik

Bab IV Beban Kerja. Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok: (a) merencanakan pembelajaran; (b) melaksanakan pembelajaran; (c) menilai hasil pembelajaran; (d) membimbing dan melatih peserta didik; dan (e) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.

Bab V Wajib Kerja dan Pola Ikatan Dinas. Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada Guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi Kualifikasi Akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Guru di Daerah Khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon Guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.

Bab VI Pengangkatan, Penempatan, dan Pemindahan. Pengangkatan dan penempatan Guru yang diangkat oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural   kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan.

Bab VII Sanksi. Guru yang tidak dapat memenuhi Kualifikasi Akademik, kompetensi, dan Sertifikat Pendidik kehilangan hak untuk mendapat tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.  Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban melaksanakan pembelajaran 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan tidak mendapat pengecualian  dari Menteri dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.

Bab VIII Ketentuan Peralihan. Guru Dalam Jabatan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat tambahan. Pengawas satuan pendidikan selain Guru yang diangkat
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diberi kesempatan dalam waktu 5 (lima) tahun untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.

Bab IV Ketentuan Penutup, dan Penjelasan.

Selengkapnya isi dari Peraturan Pemerintah tersebut dapat dilihat dalam tautan berikut ini”

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru

[ AKHMAD SUDRAJAT adalah seorang praktisi pendidikan di Kadugede-Kabupaten Kuningan ]

Tagged with:
Ditulis dalam MANAJEMEN PENDIDIKAN
77 comments on “Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru
  1. muhammad kasim mengatakan:

    sertifikasi : TATAG (taro ada TARO Gau.)maksudnya KATA telah bulat dalm uu/peraturan , penyaluran Tunjg sertfsi terjadi tiap TRIwulan namun apa yg terj.. BERAT. Sementara tuntutan pemenuhan jam mengajar 24 jam. dri itu sebagian berasumsi bahwa mungkinkah uu/peraturan itu perlu di tinjau kembali ?

  2. Lusi Suriani mengatakan:

    apa keuntungan dan kendal;a yang dihadapi guru dalam menerapkan PP No 74 tahun 2008?

  3. DWI mengatakan:

    Bagaimana jika guru di sekolah swasta bukan dari keguruan dan tidak memiliki sertifikat mengajar, tetapi secara mutu ,kualitas dan kemampuan bahkan melebihi mereka2 yang dari keguruan?

  4. ahya mengatakan:

    saya sangat setuju tentang pendapat mengenai pp no 74 thn 2008 direfisi kembali agar tidak ada yang dirugikan

  5. Memen Efendi,S.Pd.i mengatakan:

    Dengan di sahkan dan di keluarkan nya PP ini muda2an para guru dan pejabat berwenang tidak lagi main mata dalam mengabil keputusan dan menetapkan sesuatu yang menyangkut dengan hak-hak nya para pendidik kita,terutama dalam menetapkan hasil verifikasi dan yang berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi guru.kedepan hak-hak para guru,baik yang ngajar di sekolah negeri dan terlebih di sekolah swasta menjadi sama dan tak ada perbedaan antara keduanya kerena kedua nya merupakan tenaga pendidik yang ikut mencerdaskan anak-anak bangsa ini,,..
    Selamat hari Guru Nasional dan para Guru,terusla mengabdi untuk negeri ini,,….

  6. Priyadi mengatakan:

    Mohon tanggapannya, Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah wajib mengajar 6 jam/minggu, bagaimana jika ternyata tidak masuk kelas dan jadual tersebut diajar oleh guru lain. Padahal beban kerja mereka sebagai Kepsek hanya 18 jam / minggu. Apakah ini sebuah pelanggaran ? jika ya bagaimana solusinya agar Kepsek tersebut mengajar, ada indikasi Kepsek tidak masuk kelas maka permendiknas 13 tahun 2007 maupun 28 tahun 2010 tentang Kepsek sulit di implementasikan dilapangan, maka banyak kepsek di daerah tertentu yang mempertahankan tugas tambahan tersebut sampai pensiun atau meninggal dunia, yang menyebabkan selain cenderung arogan, kurang produktif juga berpotensi melakukan berbagai pelanggaran atau penyimpangan

  7. DUDI mengatakan:

    sing sabar dilakoni baen ya sedulur..moga@berkah

  8. Suharmin, S.Pd.,M.Si. mengatakan:

    Guru adalah perjuangan. guru adalah roh bangsa. bangsa yang tidak menghargai guru adalah bangsa yang tanpa roh. Persaudaraan Guru Daerah Terpencil Sulawesi Tenggara (PGDT) Sultra memandang bahwa pengeksploitasian guru yang terjadi karena guru terlalu banyak diam dan pasrah. Ingat saudara-saudaraku di seluruh Indonesia, DIAM ATAU TAKUT MENYATAKAN KEBENARAN, SAMA HALNYA DENGAN MEMBANTU KETIDAKBENARAN. Salam Perjuangan.

  9. ade sunaryo mengatakan:

    hmmmm,,, guru,,, guruuu,,,, semoga engkau tak dibodoh bodohi dengan aturan yang konyol ini,,, mestinya, fungsi kontrol dari instansi di atasnya berjalan, pastikan itu, yang diawali dengan sosialisasi yang mengenai sasaran, bukan hanya sekedar teori dan retorika,,, nih,, pejabatnya saja ga profesional,,, kadis bukan dari pendidikan, dishub ke, kesehatan ke,, apa saja yg penting jabatan,,, lalu sibuk nunggu mutasi peiode berikutnya,,,,tah mun geus kitu kumaha kahandapna rek profesional Gan,,, ???????? hahahahaha,,, boro2 hayang meresan nu dihandap, program peningkatan mutu saja tak terealisasikan,,,, gareloooo,,,

  10. Agus H mengatakan:

    …Peraturan banyak mengatur, pelaksanaanya kurang sesuai dgn aturan itu. PP 53 yg terkini, jelas2 ada reward & punisment, ya…lewat. Siapa sang pengadil??? semua suka longgar. seperti sang raja mengumbar teori, pegawai rendahan menjerit….siapa yang paling adil? seperti kau bernyanyi, nyanyian kami tak kau dengar….wahai sang pembuat PP

Komentar ditutup.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 14.084 pengikut lainnya.